KPU dan DPR Besok Bahas Revisi PKPU soal Batas Usia Capres dan Cawapres

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR. Rapat ini berkaitan dengan revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang batas usia capres cawapres.

“Rencananya Selasa 31 Oktober besok akan digelar RDP atau konsultasi antara KPU, DPR Komisi II dan pemerintah,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan, Senin (30/10/2023).

Baca Juga

10 Negara di Mana Makan di Restoran Lebih Murah Dibandingkan Masak di Rumah

Hasyim menjelaskan, norma di PKPU kerap berubah akibat putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga menurutnya, tidak perlu ada revisi Undang-Undang.

Misalnya, norma Menteri yang akan maju pada pilpres diharuskan mundur dari jabatannya. Saat itu terdapat judicial review agar diubah dan cukup mengajukan persetujuan kepada Presiden.

Baca Juga

KPU Digugat Rp70,5 Triliun karena Terima Berkas Pendaftaran Prabowo-Gibran

“Itu juga tidak ada revisi UU, seperti mantan terpidana yang harus jeda 5 tahun itu putusan MK dan tidak ada revisi UU karena begitu diucapkan langsung berlaku,” katanya.

Adapun rapat itu rencananya dilaksanakan pada Selasa (31/10/2023) siang. Namun demikian Hasyim tidak merinci waktu tepatnya.

Baca Juga

Gibran Bisa Diganti karena Ada Potensi Tidak Memenuhi Syarat, Ini Kata Ketua KPU

Sebelumnya KPU berencana merevisi salah satu persyaratan capres dan cawapres pada PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Hal itu menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan kepala daerah belum 40 tahun jadi capres dan cawapres.

Baca Juga

KPU: Gibran Masih Bisa Digantikan jika Tak Penuhi Syarat Pilpres 2024

Peraturan yang diubah khususnya pada Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Pasal itu mengatur persyaratan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’. Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 akan dilakukan perubahan berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perubahan itu akan disesuaikan dengan putusan yang telah dibacakan MK. Artinya, frasa ‘berusia paling rendah 40 tahun’ akan ditambahkan menjadi ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’.

Baca Juga

KPU: 3 Pasangan Capres-Cawapres 2024 Lolos Tes Kesehatan

MK sebelumnya mengabulkan permohonan materiel Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Capres Cawapres yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A.

Dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu, Almas Tsaqibbirru Re A meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Editor: Donald Karouw