KPU Ungkap Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah Masih Diharmonisasi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya'ri mengungkapkan putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah masih diharmonisasi. Dia mengungkapkan belum ada keputusan apakah putusan MA itu akan dimasukkan ke Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atau tidak.

"Ini masih diharmonisasi," kata Hasyim di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2024).

Baca Juga

Pria Ini Merampok Emas, Beberapa Menit Kemudian Dirampok 4 Orang, Kelimanya Pun Ditangkap Polisi

Dia juga belum bisa memastikan putusan MA tersebut akan berlaku pada Pilkada 2024 pada November mendatang.

KPU, lanjutnya, tidak bisa memutuskan secara sepihak terkait hal tersebut. Pasalnya, pemerintah dan Bawaslu juga dilibatkan dalam proses harmonisasi ini.

Baca Juga

Hasto Kritik Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah: Ujung-ujungnya Nepotisme

"Karena kalau harmonisasi kan ada pihak KPU sebagai pihak yang menyelenggarakan harmonisasi dan kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bawaslu. Jadi masih dibahas," ujarnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana yang meminta peraturan batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun dicabut. Putusan bernomor 23 P/HUM/2024 itu diputus Ketua Majelis Yulius dengan anggota Majelis 1 Cerah Bangun dan anggota Majelis 2 Yodi Martono.

Baca Juga

Pengamat Soroti Putusan MA Didesain untuk Loloskan Kaesang: Pertaruhkan Kepercayaan Publik

MA menyatakan batas usia minimal calon kepala daerah yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. 

Alhasil, MA mengubah ketentuan batas usia minimal 30 tahun cagub dan cawagub yang terhitung sejak penetapan calon menjadi setelah pelantikan. MA meminta KPU mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Baca Juga

ICW Singgung Putusan MA Untungkan Kaesang: Karpet Merah Dinasti Jokowi

Editor: Rizky Agustian