Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Presiden KSPI: Kenaikan Upah Minimum Bukan Penyebab Perusahaan Tutup dan PHK
Advertisement . Scroll to see content

KSPI Dorong Upah Minimum 2027 Naik hingga 9,5 Persen

Senin, 16 November 2026 - 15:27:00 WIB
KSPI Dorong Upah Minimum 2027 Naik hingga 9,5 Persen
Presiden Partai Buruh Said Iqbal. (Foto: Felldy Aslya Utama)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5-9,5 persen. Mereka meminta pemerintah tidak mengintervensi penetapan kenaikan upah dengan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7.

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, penentuan kenaikan upah minimum harus melalui mekanisme pembahasan di Dewan Pengupahan. Dia berharap, pemerintah tidak kembali menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen. Nah, kami berharap Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentunya 0,7 jangan, itu harus masuk Dewan Pengupahan," ujar Said dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).

Said memperkirakan penetapan upah minimum 2027 berpotensi terlambat seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyusul proses pengesahan Dewan Pengupahan dan Dewan Tripartit Nasional yang baru oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Meski demikian, dia berharap besaran kenaikan upah minimum 2027 sudah dapat diketahui pada awal Desember 2026. Ketentuan tersebut mencakup Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

"Sekitar awal bulan Desember 2026, kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, dan UMSP," kata dia.

Lebih lanjut, Said meminta para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tidak mengubah rekomendasi UMSK yang telah ditetapkan bupati dan wali kota di wilayahnya.

Dia menyoroti pembatalan rekomendasi UMSK kabupaten/kota di Jawa Barat yang sebelumnya dilakukan gubernur. Menurutnya, persoalan tersebut bahkan telah bergulir hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan PTUN Jakarta.

Dia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dalam penetapan upah minimum mendatang.

Said juga menyoroti kebijakan pengupahan di DKI Jakarta. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta tidak lagi menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 dalam menentukan kenaikan upah minimum.

Menurutnya, penggunaan indeks tersebut membuat upah minimum DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, meskipun biaya hidup di ibu kota relatif lebih tinggi.

"Malu dong, kok ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut