Lakukan Pendataan PPKS untuk Penyaluran Bansos, Kemendagri: Kita Gunakan Metode Berlapis

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar kegiatan penuntasan perekaman dan pencetakan e-KTP bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau masyarakat penerima bansos. Hal ini diharapkan nantinya dapat mempermudah penyaluran bantuan sosial (bansos) dan tepat sasaran.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan tagline kegiatan ini adalah kolaborasi proaktif pemerintah dalam menuntaskan pemenuhan hak identitas PPKS.

Baca Juga

Rapikan Data Penerima Bansos, Kemendagri: 90,3 Persen DTKS Sudah Cocok dengan Kependudukan

“Ini merupakan kolaborasi antara dua kementerian, Kemensos dan Kemendagri, dalam menuntaskan pemenuhan identitas berupa perekaman dan pencetakan e-KTP bagi PPKS atau juga yang dalam terminologi kami di Kemendagri disebut sebagai penduduk rentan adminduk. Tujuannya adalah agar pendataan DTKS bisa lebih rapi lagi” katanya dikutip dari pers rilisnya, Selasa (9/2/2021).

Zudan mengaku sering kali menemui kendala dalam misi penuntasan pemberian hak identitas bagi PPKS. Pasalnya harus dipastikan agar PPKS tersebut tidak terdata dua kali. 

Baca Juga

Cerita Mahfud MD Dicurhati Juliari Batubara tentang Dana Bansos

Dia mengatakan pihaknya menggunakan metode berlapis. “Untuk itu, kami punya dua metode berlapis. Pertama, kita lakukan pengecekan sidik jari. Bila data yang bersangkutan ditemukan, maka kita bisa langsung melakukan pencetakan e-KTP,” katanya.

Kedua, menurut dia bila tidak ditemukan datanya melalui cek sidik jari, maka dilakukan tracking dengan nama. "Bila data yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan, maka kita lakukan perekaman sekaligus pencetakan e-KTP,” kata dia.

Baca Juga

Kemenkeu Pastikan Subsidi Gaji Dihentikan, Fokus Bansos untuk Kelas Menengah ke Bawah

Editor: Faieq Hidayat