Laode M Syarif Sebut Menkumham Yasonna Ingkar Janji soal Revisi UU KPK

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly ingkar janji terkait revisi UU KPK. Janji tersebut terkait tidak diserahkannya draf revisi UU KPK dan daftar inventaris masalahnya (DIM).

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku secara pribadi dan lembaga, KPK sangat kecewa dengan sikap Yasonna tersebut. "Pak Laoly berjanji akan mengundang KPK saat pembahasan di DPR tapi Pak Laoly juga tidak memenuhi janji tersebut," katanya kepada iNews.id melalui pesan singkat, Rabu (18/9/2019).

Baca Juga

PM Hungaria Orban Murka Uni Eropa Pinjami Ukraina Rp1.764 Triliun: Uang Sia-sia!

Laode kemudian buka-bukaan soal pertemuannya dengan politikus PDI Perjuangan pada Kamis, 12 September 2019. Pertemuan itu juga dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Biro Hukum Rasamala Aritonang.

"Adalah benar, saya dan Pak Agus Rahardjo ditemani Pak Pahala Nainggolan dan Pak Rasamala Aritonang (Biro Hukum) pergi menemui Pak Laoly untuk meminta DIM yang disampaikan Pemerintah kepada DPR tapi Pak Laoly tidak memberikan DIM tersebut kepada kami," tuturnya.

Baca Juga

DPR Akhirnya Sahkan Revisi UU KPK Jadi Undang-Undang

Dalam pertemuan itu, Syarif mengungkapkan, Yasonna menyatakan konsultasi terkait revisi UU KPK sudah tidak diperlukan lagi. "Pak Laoly mengatakan bahwa konsultasi publik tidak dibutuhkan lagi karena Pemerintah telah mendapatkan masukan yang cukup," ujarnya.

DPR akhirnya mengesahkan perubahan kedua atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi undang-undang baru. Keputusan tersebut diambil dalam forum rapat paripurna yang digelar, Selasa (18/9/2019). Pengesahan itu tetap berjalan meskipun menuai penolakan dari sejumlah pihak.

Baca Juga

Aksi Dukung Revisi UU KPK, Demonstran: Jangan Sampai KPK Menjadi Makelar Kasus

Editor: Djibril Muhammad