Larangan Cantrang dan Impor Garam Resahkan Masyarakat, PKS Soroti Susi

JAKARTA, iNews.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menyoroti kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Meski sejumlah terobosan dilakukan, namun banyak kebijakannya yang justru membuat nelayan hidup tak tenang dan pendapatannya berkurang.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, Pemerintah sekarang ini sebenarnya telah menekankan pembangunan sektor kemaritiman termasuk di dalamnya kelautan dan perikanan sebagai salah satu fokus Kabinet Kerja.
 
Selama tiga tahun, beberapa kebijakan yang patut diapresiasi, misalnya, pemberantasan illegal fishing, dan moratorium kapal perikanan. Tapi banyak hal masih jadi persoalan.

Baca Juga

Menhan Jerman: Rusia Bisa Menyerang NATO Jauh Lebih Awal dari yang Diperkirakan

"Kendati demikian selama tiga tahun belakangan ini selalu muncul persoalan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama saat ini yang masih hangat adalah penerapan larangan alat tangkap (termasuk cantrang) dan persetujuan impor garam industri," ujar Jazuli di ruang Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Dia mengingatkan, larangan alat tangkap cantrang dan impor garam hingga kini belum dapat diselesaikan secara tuntas dan berpotensi muncul kembali. Solusi yang diharapkan bukan bersifat sementara, apalagi khusus untuk garam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah merencanakan swasembada pada 2019, namun tanda-tanda hal itu terealisasi masih samar-samar.

"Atas permasalahan tersebut, Fraksi PKS merekomendasikan empat kebijakan,"  kata dia.