Lemhannas Usul Pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengusulkan dibentuknya Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional. Kementerian Dalam Negeri akan menaungi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo saat menyampaikan Pernyataan Akhir Tahun 2021 di Kantor Lemhannas, Jakarta, Jumat (31/12/2021).

AS Kerahkan Kapal Perang, Nigeria Isyaratkan Serangan Bakal Berlanjut

"Dibutuhkan lembaga politik setingkat kementerian yang diberi mandat portofolio untuk merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri," ujar Agus.

Dia menilai masalah keamanan masuk dalam portofolio Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, tugas dan beban Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah banyak, sehingga perlu dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang Polri berada di bawah koordinasinya.

Gubernur Lemhannas Imbau Pemuda Bijak Menerima Informasi

"Di mana pun keamanan masuk portofolio dalam negeri, kemudian pelaksananya siapa? Dalam negeri fungsinya keamanan ketertiban masyarakat? Kalau beban portofolio Mendagri terlalu berat, kita bisa bentuk kementerian tersendiri. Portofolio keamanan dalam negeri tak kecil dan sederhana, dia kompleks," ucapnya.

Institusi ini, kata dia seperti TNI yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Hadapi Gap Antargenerasi, Gubernur Lemhannas Sarankan Ada Pembagian Peran

"Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian dan Polri seperti TNI, lembaga operasional. Operasional harus dirumuskan di tingkat menteri oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri," katanya.

Menurutnya, usulan agar Polri berada di bawah kementerian memang baru sebatas wacana dan belum mengusulkan secara resmi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Polri, lanjut dia sebagai lembaga operasional seharusnya tidak bisa merumuskan kebijakannya sendiri.

Dia menyampaikan, Indonesia bukan yang pertama menghadapi masalah lembaga operasional keamanan dan ketertiban yang berada di bawah naungan Kemendagri. Struktur yang ada sekarang dinilai terlihat sekali Polri sudah berperan di bidang keamanan dan ketertiban, sementara TNI belum berperan di bidang pertahanan.

Selain mengusulkan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Dia juga menyarankan pemerintah pusat menggagas Dewan Keamanan Nasional yang didayagunakan untuk menjamin keterpaduan perumusan dan pengawasan sebuah kebijakan nasional.

"Dewan Keamanan Nasional ini fokusnya mengawasi kebijakan-kebijakan terkait keamanan nasional yang dapat didayagunakan untuk merumuskan dan mengendalikan kebijakan secara umum," katanya.

Editor: Kurnia Illahi