LPI Sebut Isu SARA hingga Politik Uang Bisa Ganggu Pilkada 2024

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menyebut isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) hingga politik uang bisa mengganggu kekondusifan Pilkada 2024. Gesekan dinilai bisa terjadi di akar rumput.

"Memang, ada sejumlah celah rawan dalam penyelenggaraan pilkada ini, seperti penggunaan isu SARA, money politics, independensi dan integritas penyelenggara, moral hazard peserta (calon maupun partai pengusung)," kata Wakil Direktur LPI, Ali Ramadhan dalam diskusi LPI bertema 'Kondusifitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi' di Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Meski AS dan China Berseteru, Xi Jinping Akan Datang ke Gedung Putih

Kendati demikian, dia menilai sejauh ini tahapan Pilkada 2024 masih relatif kondusif. Pilkada 2024 juga akan berjalan secara kompetitif.

"Yang kami khawatirkan dalam setiap laga elektoral ini, baik scoop nasional maupun lokal, yaitu gesekan atau konflik sosial antar-kelompok masyarakat atau akar rumput. Ya meski di sejumlah daerah, laga elektoral ini berlangsung kompetitif namun kami memproyeksikan pilkada serentak 2024 ini berlangsung kondusif," kata Ali.

Demi Kelancaran Pilkada Serentak 2024, Begini Jalan Kominfo Perangi Hoax

Di kesempatan yang sama, Direktur Politik Hankam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Nurhasim menilai praktik oligarki juga bisa meluas ke laga Pilkada 2024. Dia menilai ada tiga hal yang bisa mempengaruhi kondusivitas pilkada yaitu tension (ketegangan) elite, konflik antar-calon termasuk dengan penyelenggara dan konflik di internal partai.

"Tetapi kalau melihat gelaran pilkada yang lalu-lalu, masyarakat kita sudah mulai cerdas. Terkecuali ada kekuatan lain yang menginjeksi isu-isu SARA dan kekerabatan. Itu sebabnya, elemen ini harus diawasi bersama," ucapnya.

Sementara pakar kebijakan publik, Asep Kusnanto menyebut, oligarki bisa berperan memperluas jangkauan monopoli seluruh sumber daya dari nasional sampai ke daerah. Dia juga menyarankan perbaikan kualitas demokrasi di internal partai politik untuk menekan hal itu.

"Kita tidak bisa menyalahkan mereka (oligarki). Sebab, kaum oligark by nature, sudah teramat kuat. Nah, bila ingin memperbaiki kualitas demokrasi, maka partai politik harus banyak berbenah dan solusinya adalah partai harus diaudit, apakah sudah demokratis atau belum," katanya.

Editor: Reza Fajri