Luhut Sebut OTT Kampungan, KPK Ungkap Keberhasilan Sita Aset Rp1,8 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) sebagai tindakan kampungan. OTT dinilai tidak efektif memberantas korupsi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan jajarannya berhasil menyita aset senilai Rp1,8 triliun tahun ini. Angka itu melebihi target Rp1 triliun.

Baca Juga

AS Reka Ulang Drone Shahed Iran dan Akan Dikerahkan ke Timur Tengah

"KPK tidak pernah menutup peluang adanya tangkap tangan," kata Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (23/7/2024).

Tessa menambahkan bahwa fokus utama KPK saat ini adalah pemulihan aset dalam penindakan praktik korupsi.

Baca Juga

Ketua KPK Jawab Luhut yang Sebut OTT Kampungan: Korupsi Tetap Ramai meski Digitalisasi Maju

"Di mana target penyitaan di penyidikan di tahun 2022 Rp240 miliar naik menjadi Rp1 triliun, dan di tahun 2023 sudah melebihi target sebesar Rp1,8 triliun penyitaan yang dilakukan di KPK," ujarnya.

Menurut Tessa, peningkatan pemulihan aset ini menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan kepada KPK telah digunakan secara efektif untuk penyelamatan aset negara. 

Baca Juga

11 Orang Terjaring OTT karena Buang Sampah Sembarangan di Depok

"Sehingga anggaran yang diberikan ke KPK dengan asset recovery atau penyelamatan aset ini lebih bermanfaat," katanya.

Sebelumnya, Luhut menyebut OTT yang dilakukan KPK merupakan tindakan yang dianggapnya kampungan. Dia menyarankan opsi lain yang lebih efisien dalam melawan korupsi, seperti sistem digitalisasi aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara).

"Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan, memang kampungan, karena kita sendiri yang buat kampungan," kata Luhut di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Luhut percaya dengan adanya Simbara, semua aktivitas pertambangan dapat dipantau dalam satu sistem, sehingga tindakan korupsi di sektor minerba bisa dicegah. 

"Saya percaya dengan ini dilakukan efisiensi akan semakin tinggi, korupsi juga akan dibuat tak bisa. Karena apa? Anda deal dengan mesin," ujar Luhut.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq