MA: Hakim yang Bebaskan Terdakwa BLBI Terbukti Langgar Etik

JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro, menyatakan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor), Syamsul Rakan Chaniago, terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Syamsul adalah salah satu hakim kasasi yang memutus bebas terdakwa perkara korupsi Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung, beberapa bulan lalu.

“Sudah diputuskan oleh tim pemeriksa MA dengan putusan bahwa Saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan,” ungkap Andi Samsan lewat pesan singkat di Jakarta, Minggu (29/9/2019).

China Diduga Tekan Universitas Inggris agar Hentikan Riset soal Xinjiang

Syamsul merupakan salah satu majelis hakim kasasi yang menangani kasus dugaan korupsi perkara korupsi penghapusan piutang BLBI terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temengung.

Pada 9 Juli 2019 lalu, majelis kasasi yang terdiri atas hakim Salman Luthan selaku ketua, dengan anggota hakim Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin memutuskan Syafruddin tidak melakukan tindak pidana sehingga harus dikeluarkan dari tahanan. Dari ketiga hakim itu, hanya Salman yang memperkuat putusan pengadilan tingkat banding untuk menghukum Syafruddin 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

“Hakim Syamsul Rakan Chaniago masih tercantum atas namanya di kantor law firm (bantuan hukum) walau yang bersangkutan sudah menjabat sebagai hakim ad hoc tipikor pada MA,” ujar Andi.

Selain itu, Syamsul juga mengadakan kontak hubungan dan pertemuan dengan pengacara Syafruddin. “Yang bersangkutan bertemu dengan Saudara Ahmad Yani, salah seorang penasihat hukum terdakwa SAT (Syafruddin) di Plaza Indonesia pada 28 Juni 2019 pukul 17.38 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB. Padahal, saat itu yang bersangkutan duduk sebagai hakim anggota pada majelis hakim terdakwa SAT,” ungkap Andi.

Atas alasan tersebut Syamsul Rakan Chaniago dikenakan sanksi etik. “Sebagai terlapor yang bersangkutan dikenakan sanksi sedang berupa hakim nonpalu selama 6 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02 /BP/P-KY/09/2012,” ucap Andi. Hukuman nonpalu itu efektif sejak Syamsul menerima pemberitahuan dari MA.

Sebelumya, putusan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 24 September 2018 yang menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung.

Sementara, pada 2 Januari 2019 Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis Syafruddin menjadi pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Namun Syafruddin mengajukan kasasi ke MA dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 29/PID.SUS-TPK/2018/PT DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 24 September 2018.

Majelis kasasi menilai bahwa Syafruddin melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

“Mengadili sendiri, menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,” demikian petikan putusan kasasi Syafruddin.

Dengan begitu, majelis kasasi melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atau ontslag van allerechtsvervolging. “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” seperti dalam putusan kasasi.

Pada 9 Juli 2019, berhubung berakhirnya masa tahanan Syafruddin, mantan kepala BPPN itu pun langsung keluar dari Rutan KPK yang berlokasi di belakang Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Editor: Ahmad Islamy Jamil