Mahfud MD Sebut Kasus Proyek Satelit Kemhan Dibawa ke Hukum Pidana 

JAKARTA, iNews.id - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut telah mengumpulkan sejumlah pejabat negara yang berkaitan dengan pengusutan kasus satelit slot Orbit 123 yang merugikan negara hampir Rp1 triliun. Para pejabat itu mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hingga Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Dikumpulkannya sejumlah orang penting di kabinet guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang meminta kasus ini dibawa ke ranah hukum pidana. 

Baca Juga

Bocoran Proposal Perdamaian AS: Ukraina Harus Relakan Wilayah-wilayahnya yang Direbut Rusia

"Menkominfo setuju, Menkeu bersemangat. Menhan Prabowo dan Panglima TNI Andika juga tegas mengatakan bahwa ini harus dipidanakan," ujar Mahfud dalam akun Instagram pribadinya, dikutip, Senin (17/1/2022). 

Mahfud menambahkan, Prabowo dan Andika meminta untuk tidak ada hak istimewa yang diberikan kepada perilaku korupsi. Bagi keduanya, semua harus tunduk kepada hukum. 

Baca Juga

Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek Antisipasi Penyebaran Omicron

"Menhan dan Panglima TNI tegas mengatakan tidak boleh ada pengistimewaan kepada korupsi dari institusi apa pun, semua harus tunduk pada hukum," kata dia. 

Baca Juga

Menegangkan! Pria Ngamuk Bawa Golok di Jalanan Denpasar Ditembaki Gas Air Mata 

Mahfud menuturkan, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyatakan kesiapannya dalam mengusut tuntas kasus ini. Oleh karena itu, Mahfud mengajak seluruh masyarakat secara seksama mengikuti kasus tersebut. 

"Saya berbicara dengan Jaksa Agung yang ternyata juga menyatakan kesiapannya dengan mantap untuk mengusut kasus ini. Jadi, mari bersama-sama kita cermati dengan seksama pengusutan kasus," ucapnya. 

Baca Juga

Kemenag Hentikan Sementara Pemberangkatan Jemaah Umrah, Ini Alasannya

Diberitakan sebelumnya, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak tahu-menahu kasus tersebut saat sebelum menjabat sebagai Menko Polhukam. Dia baru mengetahuinya saat menjabat sebagai Menko bahwa pada awal pandemi, Indonesia dipanggil untuk menghadiri sidang arbitrase di Singapura. 

Sebab, salah satu perusahaan bernama Navayo menggugat pemerintah untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan. 

Baca Juga

Berikut Daftar Alat yang Dibutuhkan untuk Mining Bitcoin

"Loh, tahun 2018 saya belum jadi Menko. Jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya," katanya.

Editor: Aditya Pratama