Mahfud : Pinjol Ilegal Itu Rentenir Bertransformasi di Era Digital, Perlu Kehati-Hatian Berantasnya

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pinjaman online (pinjol) yang sudah berizin dan legal harus didukung untuk berkembang. Selain itu pemerintah juga harus mendorong agar mereka menaati aturan dan etika dalam penagihan.

Sementara terhadap pinjol ilegal, perlu upaya multidispliner untuk mengatasinya baik secara penal ataupun non-penal. 

Baca Juga

Saat Banyak Negara Ingin Memiliki Pangkalan Militer AS, Negara di Amerika Latin Ini Justru Tolak Tawaran Pentagon

“Pemerintah juga akan mendorong terbentuknya UU terkait sektor jasa keuangan digital dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan data ini penting untuk melindungi data korban yang sering di eksploitasi oleh pinjol illegal,” ujar Menko Mahfud MD dalam keterangannya, Jumat (11/2/2022).

Demikian disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam keynote speech di acara  Webinar Edukasi “Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum” yang diselenggarakan secara daring oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat pagi (11/2/2022).  

Baca Juga

8 Tersangka Pinjol Ilegal Sleman Segera Disidangkan di PN Bandung

“Pinjol ilegal itu sebenarnya rentenir yang bertransformasi di era digital. Perlu kehati-hatian untuk memberantasnya, karena disamping kerugian yang timbul, juga terdapat ekosistem yang dianggap saling menguntungkan dari praktik itu,” ujarnya.