Mahfud: Usulan Polsek Fokus Mengayomi Masyarakat Hasil Studi Lama

Antara · Kamis, 20 Februari 2020 - 09:54 WIB
Mahfud: Usulan Polsek Fokus Mengayomi Masyarakat Hasil Studi Lama

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka-bukaan soal alasannya mengusulkan Kepolisian Sektor (Polsek) fokus mengayomi masyarakat dan melepas penyelidikan dan penyidikan. Dia mengaku, usulan itu berdasarkan hasil kajian yang sudah berlangsung lama.

"Saya adalah ketua Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), saya yang menyampaikan usul yang sudah didasarkan hasil studi yang cukup lama," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkapkan usulan itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, usulan tersebut akan dikaji lebih jauh mengenai kemungkinan meniadakan hak penyelidkikan dan penyidikan di tingkat Polsek.

Sebagai ketua Kompolnas, Mahfud menilai, peran polsek semestinya lebih banyak memberikan tugas pengayoman dan "restorative justice" sehingga tidak perlu diberi target mengungkap kasus.

"Saya sebagai ketuanya menyampaikan ke Presiden dan Presiden menyatakan akan diolah, kemudian nanti kalau sudah oke, ya, jalan," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud memimpin rombongan Kompolnas beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu kemarin. Salah satunya menyampaikan usulan agar polsek tidak lagi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Namun, kata Mahfud, polsek harus lebih meningkatkan upaya pengayoman, menjaga keamanan dan ketertiban dalam konsep keadilan restoratif (restorative justice).

"Polisi harus mendekatkan restorative justice. Jangan apa-apa KUHP, dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHAP, sehingga ada gagasan tadi yaitu agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak lakukan penyelidikan dan penyidikan," tuturnya.

Mahfud mengatakan usulan kepada Presiden ini juga berdasarkan informasi yang dia dapatkan jajaran polisi di tingkat polsek sering dibebani target penanganan perkara.

Akibatnya, kata Mahfud, polsek cenderung lebih memilih menggunakan pasal pidana terhadap kasus tertentu, yang notabenenya bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau kesepakatan perdamaian antara yang bersengketa.

"Karena ini Polsek seringkali pakai sistem target. Kalau tidak pakai pidana, dianggap tidak bekerja. Lalu yang kecil-kecil yang harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, kekeluargaan, seharusnya yang itu ditonjolkan," ujar dia.

Selain itu, didasari fakta penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan hanya memiliki tingkatan wilayah terkecil di kota atau kabupaten, yakni pengadilan negeri dan kejaksaan negeri, sementara polsek merupakan unsur Polri yang berada di tingkat kecamatan.

Meski demikian, kata Mahfud, perubahan tugas struktural kepolisian ini baru berupa usulan dan masih akan dibahas dengan instansi terkait.


Editor : Djibril Muhammad