Maruarar Sirait Digugat ke MA terkait Kebijakan Batas Penghasilan MBR Rp14 Juta

Baca Juga

Maruarar Batalkan Rencana Perkecil Rumah Subsidi: Saya Mohon Maaf

Ia menegaskan, aturan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera yang mensyaratkan penerima pembiayaan perumahan FLPP adalah pekerja berpenghasilan setara upah minimum.

Teguh juga menyinggung Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSen). Dalam DTSen, warga berpenghasilan Rp14 juta per bulan masuk kategori desil 9 atau kelompok sangat kaya. 

Baca Juga

Maruarar Sebut Program 3 Juta Rumah Tak Perlu Utang Luar Negeri, Andalkan Danantara

"Artinya, Permen ini jelas tidak sesuai dengan definisi MBR yang diatur undang-undang," ujarnya.

Adapun 4 poin utama tuntutan itu yakni, mengabulkan permohonan uji formil dan materiil atas Permen Nomor 5 Tahun 2025, menyatakan pembentukan lampiran Permen tidak sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, menyatakan lampiran Permen bertentangan dengan UU Perumahan, UU Tapera, UU Cipta Kerja, dan Inpres Data Tunggal Sosial Ekonomi, dan memerintahkan Menteri Perumahan mencabut lampiran Permen Nomor 5 Tahun 2025.

Editor: Puti Aini Yasmin