Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Penutupan Tambang Ilegal

Antara ยท Senin, 17 Februari 2020 - 13:13 WIB
Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Akan Terbitkan Perpres Penutupan Tambang Ilegal

Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di rumah dinasnya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020) pagi. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pascatambang dan pertambangan tanpa izin. Perpres itu akan segera diterbitkan untuk menangani praktik penambangan ilegal yang merugikan dan menyebabkan bencana bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020). Ma'ruf menegaskan melalui Perpres itu pemerintah segera menutup tambang-tambang tak berizin.

"Prinsipnya semua tambang yang tidak berizin harus ditutup," kata Ma'ruf usai pertemuan.

Melalui Perpres itu pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) terdiri atas TNI dan Polri untuk memproses hukum pemilik dan pelaku tambang ilegal. Pemerintah juga meningkatkan pembinaan terhadap pelaku dan pemilik tambang kecil.

Selain itu, Perpres akan mengatur pengendalian dan pengawasan peredaran bahan kimia dalam aktivitas tambang. Ma'ruf Amin menegaskan Perpres itu akan mempercepat penanganan tambang ilegal dan mengembalikan kondisinya supaya tak menimbulkan bencana seperti di Lebak, Banten di awal tahun 2020.

"Percepatan yang kami lakukan dengan menerbitkan Perpres, kemudian bentuk satgas untuk melakukan penegakan hukum hingga pembinaan. Semua memang harus kita hadapi mulai dari masalah alam dan ancaman kesehatan bagi masyarakat jika tambang ilegal terus dibiarkan," ucapnya.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan hingga April 2017 ada 7.464 tambang berizin dan tambang tanpa izin di 8.683 titik dengan luas sekitar 146.540 hektare. Dia menyatakan penutupan tambang ilegal harus disertai identifikasi mendalam.

"Sementara yang baru direklamasi seluas 59.903 hektare dari luas tambang ilegal," ujar Siti.

Rapat itu dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian; Menteri ESDM, Arifin Tasrif; Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; dan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.

Editor : Rizal Bomantama