Megawati Soroti Polemik Pembangunan Gereja di Cilegon, PDIP: Harusnya Tak Ada Diskriminasi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyoroti penolakan pembangunan gereja yang terjadi di Cilegon, Banten. Menurutnya tak boleh ada diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya Megawati menginstruksikan DPD PDIP Banten untuk ikut mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Baca Juga

UNIFIL Laporkan Lebih dari 10.000 Pelanggaran Israel di Lebanon Sejak Tahun Lalu

“Ini cukup serius, dan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberi atensi terkait kasus ini. Saya sudah menugaskan DPD Banten agar segera turun membantu menyelesaikan persoalan ini,” katanya di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Hasto menilai tindakan itu melanggar hak asasi manusia, Pancasila, dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif bila terbukti benar.

Baca Juga

Kemenag : SK Bupati 1975 Sudah Tak Bisa jadi Dasar Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon

“Mestinya jangan ada perlakuan diskriminatif. Apalagi menghalang-halangi pendirian tempat ibadah. Itu artinya sama menghalang-halangi orang untuk beribadah,” ujarnya.

Dia menegaskan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya serta kepercayaannya itu.

“Penolakan itu adalah bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi jika terbukti benar,” ujar Hasto.

Mendapatkan penugasan itu, anggota DPR Fraksi PDIP Dapil Banten, Ananta Wahana dan jajaran pengurus DPD PDIP Banten melakukan pertemuan dengan Pengurus dan Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Istana Cilegon, Senin (12/9/2022) sore. Ananta menyampaikan pertemuan itu merupakan perjumpaan ketiga kalinya setelah kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon mencuat.