Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Prabowo Setujui Pengalihan 37 Penerima Beasiswa Pemda Papua ke LPDP
Advertisement . Scroll to see content

Mendagri: Kawasan Perbatasan Penting sebagai Buffer Zone NKRI

Rabu, 11 Maret 2020 - 18:43:00 WIB
Mendagri: Kawasan Perbatasan Penting sebagai Buffer Zone NKRI
Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers di sela Rakor Pamtas 2020, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Foto: Puspen Kemendagri)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai kawasan perbatasan negara penting sebagai buffer zone bagi NKRI. Karenanya, pembangunan kawasan perbatasan mutlak diperlukan.

“Ada dimensi kawasan perbatasan untuk mengembangkan daerah perbatasan sebagai daerah frontier artinya daerah gerbang depan yang bisa menjadi jendela bagi kita menunjukkan bagaimana keadaan bangsa kita, sekaligus juga menjadi buffer zone untuk negara kita NKRI,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (11/03/2020).

Mendagri menjelaskan, ada dua tugas utama dalam mengelola perbatasan negara. Pertama adalah pengelolaan dimensi batas wilayah negara yang terdiri atas darat, laut dan udara. Untuk hal tersebut, tugas utama yaitu bagaimana mengamankan perbatasan negara. Kedua, pengelolaan dimensi kawasan perbatasan sebagai daerah frontier atau gerbang depan suatu daerah.

Pada kesempatan tersebut Mendagri Tito selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga menyinggung beberapa persoalan yang sedang dihadapi oleh Indonesia antara lain masalah diplomasi dan perundingan yang belum dituntaskan.

“Di darat belum selesai penetapan dan penegasan batas wilayah NKRI dan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi, ada batas-batas negara yang belum selesai, belum disepakati, belum maksimal dan belum jelas pemeliharannya terhadap pengawasan tanda batas negaranya,” tuturnya.

Mendagri pun mengakui, pemerintah masih berupaya menyelesaikan problematika yang terjadi di Kepulauan Riau dan Natuna. Menurut dia, penyelesaian persolan itu melalui lobi oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan.

Tito juga mendorong agar pengamanan perbatasan tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah atau alat negara, tetapi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan juga mesti dilibatkan. “Saya harap agar pengamanan perbatasan tidak hanya petugas tetapi masyarakat yang tinggal di sana,” katanya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut