Mendagri Usul Tahapan Kampanye Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 Sebulan

Antara ยท Selasa, 16 Juli 2019 - 14:16 WIB
Mendagri Usul Tahapan Kampanye Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 Sebulan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Usulan mempersingkat tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 disampaikan Komisi II DPR. Para wakil rakyat itu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpendek dari 81 hari menjadi 60 hari, dengan harapan dapat menghindari ketegangan antarpendukung pasangan calon.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ternyata juga mengusulkan hal yang sama. Bahkan, dia mengusulkan, tidak hanya untuk Pilkada Serentak 2020, tapi juga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Dalam merevisi PKPU saya usulkan jadwal kampanye cukuplah sebulan saja, tidak harus delapan bulan. Jadi jangan sampai setiap lima tahun ada kejadian seperti kemarin, ini kan tidak enak," katanya usai Rapat Kerja Nasional Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

BACA JUGA:

DPR Usul Masa Kampanye Pilkada 2020 Dipersingkat Jadi 60 Hari

KPU Tak Yakin Bisa Persingkat Masa Kampanye Pilkada 2020

Kejadian tersebut, menurut mantan sekretaris jenderal (sekjen) PDI Perjuangan ini, sangat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat pun menjadi terpecah-pecah hanya karena berbeda dukungan pada gelaran pesta demokrasi.

"Pemilu sudah selesai tapi masih ada saja yang menganggap belum selesai, mengonflikkan diri, membuat konflik dalam masyarakat dan membentuk sekat-sekat," ujar Tjahjo.

Tidak hanya sampai di situ, dia menambahkan, konfliknya melebar ke arah yang sangat berbahaya, yaitu mengait-ngaitkannya dengan ideologi, suku, agama dan kelompok.

Dengan jadwal kampanye yang singkat, dampak negatif dari pesta demokrasi dapat lebih diredam. Mengingat, masyarakat tidak akan memiliki perasaan terlalu berlebihan dengan calon pemimpin atau wakil rakyat yang didukungnya.

Selain mempersingkat jadwal kampanye, Tjahjo juga mengusulkan model pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik, seperti e-Voting dan e-Rekap.


Editor : Djibril Muhammad