Mendikbud: Masalah Kekurangan Guru di Indonesia Makin Serius

MALANG, iNews.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, kekurangan guru di sekolah-sekolah di Tanah Air menjadi permasalahan serius dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini. Karenanya, instansinya akan terus mendorong pemenuhan tenaga pengajar dalam beberapa tahun ke depan.

“Setiap tahun ada puluhan ribu guru yang pensiun, sehingga setiap tahun masalah kekurangan guru semakin serius,” ujar Muhadjir saat membuka kegiatan “Semarak Hardiknas Jawa Timur 2018” di Malang, Minggu (22/4/2018).

Menurut Muhadjir, angka pasti penerimaan guru belum disetujui, namun direncanakan setiap tahun pemerintah akan mengangkat sekitar 100 ribu guru untuk menutupi kekurangan guru di Tanah Air. Paling lama, sekitar tujuh tahun ke depan, kebutuhan guru ditargetkan sudah terpenuhi.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menuturkan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemendikbud saat ini memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia. Berbagai kebijakan afirmasi digulirkan untuk membantu ketersediaan akses pada layanan pendidikan.

Dia mencontohkan, di Kota Malang dengan anggaran Rp2 miliar sudah bisa membangun sekolah baru yang bagus. Namun, di Kabupaten Pegunungan Bintang di Provinsi Papua, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas serupa bisa mencapai lebih dari Rp6 miliar, karena bahan bangunannya sulit didapatkan.

Untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain, Mendikbud Muhadjir mengajak segenap pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya peningkatan standar pendidikan. Salah satunya diawali dengan kalibrasi kemampuan tenaga pendidik agar setara dan semakin baik, serta peningkatan kualitas penilaian hasil belajar siswa.

“Standar yang kita gunakan untuk mendidik anak-anak kita itu di bawah standar negara-negara yang tergolong baik di PISA (Programme for International Student Assessment). Maka suka tidak suka, kita harus meningkatkan standar kita,” ujarnya.

Secara bertahap, kata Muhadjir, pemerintah mendorong pembelajaran abad 21 yang salah satu cirinya adalah penalaran. Sejak beberapa tahun terakhir, guru-guru dilatih untuk mampu mengajar dan melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar dengan metode yang mendorong penalaran tingkat tinggi.

“Kita harus menyiapkan generasi muda kita agar sesuai dengan zamannya, agar mereka jauh lebih baik dari kita. Saya berharap para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di Jawa Timur selalu bersinergi. Ada tiga hal yang perlu menjadi fokus bersama, yakni kompetensi, karakter, dan literasi,” katanya.

Menyinggung anggaran pendidikan di Tanah Air, Muhadjir mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan 20 persen Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi. Menurut dia, alokasi dana pendidikan 20 persen seharusnya jangan dari APBN saja. Setiap provinsi dan kabupaten kota semestinya juga wajib menganggarkan 20 persen APBD mereka untuk pendidikan.

Dia, menerangkan anggaran fungsi pendidikan dari pemerintah pusat kini telah mencapai Rp444 triliun. Sekitar 63 persennya ditransfer ke pemerintah daerah, sedangkan sisanya dibagi ke 20 kementerian/lembaga (K/L) selain Kemendikbud.

Pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan di APBN sebesar 3,09 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). “Kita (Indonesia) bukan yang terkecil, namun tidak banya. Kalau ditanya apakah kurang? Saya jawab sebenarnya kurang,” katanya.