Mengkaji Penyelesaian Konflik Natuna

Susaningtyas NH Kertopati ยท Minggu, 05 Januari 2020 - 09:38 WIB
Mengkaji Penyelesaian Konflik Natuna

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas NH Kertopati. (Foto: Istimewa).

Dr. Susaningtyas NH Kertopati, M.Si
Pengamat militer dan intelijen

SESUAI Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 kita harus cermat menganalisis insiden Laut Natuna beberapa hari yang lalu. Pelanggaran wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna sudah berulang kali terjadi dengan modus yang sama, yaitu diawali masuknya kapal ikan China kemudian di-back up oleh China Coast Guard (CCG).

Pelanggaran ini terjadi berulang karena China bersikeras mengklaim atas sebagian besar perairan Laut China Selatan yang dikenal dengan Nine Dashed Lines. Jadi, penting dipahami bahwa China tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna dan Laut Teritorial Indonesia di Laut Natuna.

Klaim China atas Nine Dashed Lines tumpang tundih dengan sebagian perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna. Tepatnya di sebelah timur Pulau Natuna pada jarak 185 mil.

Memanfaatkan mekanisme hubungan bilateral Indonesia dan China dapat dilakukan manajemen bersama usaha penangkapan ikan di perairan tersebut antara BUMN Indonesia dan China. Pola win-win management ini banyak diterapkan oleh beberapa negara yang semula juga memiliki konflik perbatasan laut, antara Rusia dan Norwegia di Laut Utara atau antara Bangladesh dan Myanmar di Teluk Benggala.

Jika manajemen bersama ini berhasil, Indonesia dapat juga mengundang negara lain yang ikut mengklaim Laut China Selatan untuk mengubah konflik menjadi keuntungan bersama. Ini dari perspektif blue economy.

Dari perspektif keamanan, maka Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan antara angkatan laut ASEAN dengan angkatan laut China. Dengan berlakunya COC, masing-masing angkatan laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.

Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Pihak yang berkepentingan dengan COC juga bisa lebih dibuka tidak hanya antarangkatan laut tapi juga bisa antar-Coast Guard dan antarangkatan udara. Jadi kapal-kapal perang angkatan laut, kapal-kapal Coast Guard dan pesawat tempur angkatan udara ASEAN dan China semuanya menghormati COC.

Dari perspektif diplomasi, sangat penting untuk menjabarkan 4 pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI dalam menghadapi situasi terkini. Diplomasi luar negeri yang ditunjukkan oleh Menlu RI, yakni implementasi kebijakan pemerintah untuk lebih mengedepankan diplomasi dan negosiasi dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia.

Dengan pernyataan resmi Menlu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) dapat menindaklanjuti dengan diplomasi pertahanan, Markas Besar (Mabes) TNI menindaklanjuti dengan diplomasi militer dan Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) menindaklanjuti dengan diplomasi angkatan laut.

Jadi, sangat penting pertemuan antarmenhan kedua negara, bahkan pertemuan bilateral antarpanglima angkatan bersenjata dan pertemuan bilateral antarpanglima angkatan laut.

Adanya Pangkogabwilhan-l yang membawahi wilayah perairan Laut Natuna, bisa saja diatur pertemuan bilateral dengan Panglima Komando Gabungan China di wilayah selatan.

Lebih penting lagi tugas Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang baru untuk segera ke Beijing membahas insiden Laut Natuna ini langsung dengan Chief of CCG. Sangat diharapkan Kepala Bakamla RI mampu berdiplomasi meyakinkan CCG untuk lebih menghormati ZEE Indonesia di Laut Natuna.

Editor : Kurnia Illahi