Menhan Ryamizard Minta Polisi Pertimbangkan Jasa Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Irfan Ma'ruf ยท Kamis, 20 Juni 2019 - 18:26 WIB
Menhan Ryamizard Minta Polisi Pertimbangkan Jasa Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa kasus dugaan kepemilikan senjata oleh Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang meminta Polri untuk mempertimbangkan jasa-jasa Kivlan sebagai mantan prajurit TNI AD dalam mengusut kasus tersebut.

“Itu kewenangan penyidik. Penyidik yang mempertimbangkan itu,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sudah membisiki Polri terkait kasus yang menyeret Kivlan. Ryamizard mengaku meminta Polri mempertimbangkan lagi kasus dugaan kepemilikan senjata terhadap mantan kepala staf Komando Strategis Angkatan Darat (kas Kostrad) itu.

“Saya sudah bisik-bisik lah dengan teman-teman polisi. Coba dipertimbangkan lagi, saya kan cuma (minta) pertimbangkan, bukan enggak boleh dihukum,” kata Ryamizard saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Ryamizard tak memerinci sejauh mana pertimbangan kasus hukum yang diminta untuk Kivlan. Yang jelas, dia membantah bila langkah itu terkait upaya membebaskan Kivlan dari jeratan hukum. “Cuma pertimbangkan, makanya saya tidak berani itu (terlalu jauh). Hukum harus ditegakan,” ujarnya.

BACA JUGA:

Soal Kivlan, Menhan Ryamizard: Ini Masalah Politik dan Rada Mikir Saya

Menhan Ryamizard Dukung Pembentukan TGPF Kerusuhan 22 Mei

Kivlan ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal pada 29 Mei 2019. Saat ini dia ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Guntur, Jakarta Selatan.

Kivlan pun sempat melayangkan surat permohonan perlindungan hukum dan jaminan penangguhan penahanan kepada Ryamizard selaku menteri. Permohonan serupa juga dilayangkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam), Wiranto.

Selain kepada Ryamizard dan Wiranto, surat permohonan perlindungan hukum juga dikirim kepada Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Bambang Taufik, Panglima Kostrad Letjen Harto Karyawan, dan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen I Nyoman Cantiasa.


Editor : Ahmad Islamy Jamil