Menkominfo Minta Jangan Ada Produk Impor Dicap Buatan Dalam Negeri

JAKARTA, iNews.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan belanja produk dalam negeri. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan keberpihakan pada produksi dalam negeri.

Menkominfo pun meminta jangan ada produk impor yang kemudian dicap buatan dalam negeri. Menurutnya hal itu akan mencederai industri dalam negeri.

Baca Juga

Skandal Korupsi Uni Eropa Bisa Jatuhkan Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen

“Apabila ada yang bermain-main dengan mengubah produk-produk asing dengan diberi label atau cap produk-produk dalam negeri, maka akan diambil langkah-langkah yang tegas secara khusus kepada marketplace,” kata Johnny G Plate dalam Konferensi Pers: Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia 2022, yang berlangsung secara hibrida dari Grand Hyatt Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (25/3/2022).

Menkominfo mengingatkan pengelola platform digital untuk memperhatikan, memberikan peluang promosi serta melakukan aksi nyata dan afirmatif untuk memberikan dukungan atas produk-produk dalam negeri.

Baca Juga

Jokowi Marahi Menkes, Mentan hingga TNI-Polri: Jengkel Pengadaan Barang Masih Impor

“Kepada pemerintah dan BUMN, Bapak Presiden Jokowi juga mengingatkan langkah afirmatif tidak di atas kertas saja. Namun, harus diimplementasikan dan dilaksanakan secara konkret," ucapnya.

Menurut Johnny, hal itu akan diawasi hari per hari agar kementerian dan lembaga yang telah memberikan komitmen dapat secara sungguh-sungguh melaksanakan aksi bersama.

“Dan jika tidak, Presiden Joko Widodo mengingatkan bukan tidak mungkin untuk melakukan reshuffle,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkominfo menyatakan pemerintah daerah juga diawasi dalam implementasi komitmen itu secara sungguh-sungguh dan serius.

“Jika tidak, maka langkah-langkah fiskal akan diambil untuk memastikan pemerintah daerah patuh dan taat atas komitmennya, termasuk pengendalian atas dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU)," ujarnya.

Hal yang sama berlaku pula pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apabila direksi tidak mengambil langkah-langkah yang konkret dan memenuhi targetnya, maka review atas direksi dan board of commissioners oleh Menteri BUMN dan pemegang saham akan dilakukan secara serius.

“Ini secara serius bukan untuk mengancam, tetapi mengingatkan bahwa komitmen ini secara hierarki nasional harus dilakukan. Mulai dari Presiden sampai kepada layer yang terdepan, dunia usaha kita,” kata Johnny.

Editor: Rizal Bomantama