Menkum Teken Perjanjian Esktradisi ASEAN: Tak Ada Lagi Safe Haven bagi Pelaku Kejahatan

MANILA, iNews.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menghadiri ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM) ke-13 di Manila, Filipina. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum (Kemenkum) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serta perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Filipina.

Setelah proses negosiasi yang panjang sejak 2021, ASEAN Treaty on Extradition atau Perjanjian Ekstradisi ASEAN akhirnya ditandatangani oleh menteri-menteri negara anggota ASEAN di awal agenda ALAWMM ke-13. Perhelatan monumental ini menandai komitmen negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memberantas kejahatan di wilayahnya.

Baca Juga

Konser AC/DC Guncang Kota Melbourne Australia, Tanah Bergetar hingga 3,5 Km

"Instrumen hukum yang awalnya diamanatkan dalam Bali Concord pada 24 Februari 1976 ini akan menghentikan ruang gerak para pelaku kejahatan sehingga wilayah ASEAN tidak lagi menjadi safe haven untuk mereka," ujar Supratman dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Dia memastikan bakal mengawal langsung proses ratifikasi ASEAN Treaty on Extradition.

Baca Juga

Bertemu Perwakilan China-ASEAN, Menkum Supratman Galang Dukungan tentang Royalti

Agenda penting lainnya dalam ALAWMM ke-13 adalah pengembangan kerja sama hukum dalam bidang perdata dan komersial. Supratman menyampaikan fokus Indonesia menjadi anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH) dan mengaksesi beberapa konvensi terkait di 2025–2026.

"Indonesia telah mengundangkan Perpres Nomor 98 Tahun 2025 untuk mengesahkan Statuta HCCH dan akan segera menyampaikan keinginan untuk menjadi anggota HCCH melalui Kementerian Luar Negeri,” ujar Supratman. 

Baca Juga

Menkum Bertemu Perwakilan China-ASEAN, Galang Dukungan Inisiatif RI soal Royalti