Menteri ATR Ungkap 50 Sertifikat Pagar Laut Tangerang sudah Dicabut, Bisa Nambah?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut, total 50 sertifikat terkait kawasan pagar laut Tangerang telah dicabut. Sebelumnya, dia mengungkapkan ada 263 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan 17 sertifikat hak milik (SHM) di kawasan tersebut.

Kementerian ATR/BPN kemudian menganalisis sertifikat-sertifikat tersebut.

Baca Juga

Mantan Intel Marinir AS Ini Sebut Eropa Kekurangan Kekuatan Militer untuk Menantang Rusia

"Yang kita batalkan 50. Sisanya Pak? Sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan. Mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai," ujarnya dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Baca Juga

Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Sudah Capai 18,7 Km

Nusron menduga, jumlah sertifikat yang akan dicabut bisa bertambah. Terlebih, ATR/BPN baru mulai menangani masalah ini.

"Apakah nambah? Potensinya bisa nambah. Karena kita baru bekerja, praktis baru empat hari. Karena Selasa kita umumin, (menghitung) hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, empat hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama empat hari, kita dapat 50 bidang tanah," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Nusron memberikan sanksi terhadap delapan pegawai terkait penerbitan SHGB di kawasan pagar laut Tangerang. Dari delapan orang itu, enam diberhentikan dari jabatannya.

"Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai," kata Nusron.

Namun, Nusron tidak mengungkap identitas delapan pegawai yang terbukti terlibat. Dia hanya menyebut inisial dan juga jabatannya saja.

Pertama, JS (Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang pada masa itu), SH (eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran), ET (eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), WS (Ketua Panitia A) dan YS (Ketua Panitia A).

Lalu, NS (Panitia A), LM (eks Kepala Survei dan Pementaan setelah ET), dan KA (eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran).

Editor: Reza Fajri