Menteri dari Kalangan Profesional Dinilai Lebih Loyal dan Kompeten

Abdul Rochim ยท Rabu, 16 Oktober 2019 - 10:14 WIB
Menteri dari Kalangan Profesional Dinilai Lebih Loyal dan Kompeten

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali . (Foto: iNews.id/Abdul Rochim)

JAKARTA, iNews.id - Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Kabinet Zaken dengan memberikan jatah porsi menteri lebih besar kepada kalangan profesional ketimbang partai politik di periode kedua pemerintahannya didukung banyak pihak.

Terlebih, berdasarkan hasil survei Alvara Research Center, dalam periode pertama pemerintahannya, lima peringkat teratas menteri terbaik semua berasal dari kalangan profesional.

Mereka adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Survei tersebut dilakukan dengan menggunakan multi-stage random
sampling yang melibatkan 1.800 responden berusia 14-55 tahun di 34 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan rentang margin of error sebesar 2,35 persen.

"Ini artinya publik mengakui kinerja dari menteri dengan latar belakang profesional,” ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, Rabu (16/10/2019).

Hasan pun menanggapi positif penyataan Presiden Jokowi yang akan memberikan porsi 55 persen posisi menteri ke kalangan profesional dan 45 persen dari parpol.

”Seharusnya memang Pak Jokowi sesuai dengan komitmen awal bahwa 55 persen menterinya nanti dari profesional murni dan 45 persen dari parpol. Itu lebih masuk akal. Sebab kalau dari parpol bisa ada hambatan psikologis dan tidak leluasa dalam membuat kebijakan. Apalagi melihat tantangan ekonomi ke depan yang lebih berat dari kondisi sekarang,” tuturnya.

Hasan juga menyoroti kemungkinan bergabungnya Gerindra maupun Demokrat ke kubu pemerintah yang berpotensi justru akan menciptakan koalisi yang terlalu gemuk dan tidak efektif.

”Ya tentu saja kontestasi politik ada kalah dan menang, dan setiap kekuasaan pasti dipegang yang menang. Jadi sebaiknya yang kalah tetap menjadi oposisi karena pemerintah butuh sparing partner dari kelompok oposisi sebagai balancing dari kebijakan pemerintah. Kalau semua parpol masuk koalisi pemerintah, kita khawatir pemerintah bisa melakukan kebijakan semaunya kalau tidak ada oposisi yang kuat,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam yang menilai menteri dari kalangan profesional akan lebih loyal kepada Jokowi dan berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawabnya.

”Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja,” kata Arif.

Dia menilai, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional misalnya Kementerian ESDM, Kementerian
Keuangan, Kemenkum HAM, Jaksa Agung, Kemendikbud, Kementerian
Kesehatan, serta Kementerian BUMN.

"Kelebihan menteri dari profesional, jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi,” katanya.

Sebagai catatan pada Kabinet Indonesia Kerja periode 2014-2019, dari 34 menteri yang membantu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, sebanyak 20 menteri berasal dari kalangan profesional, sementara 14 menteri merupakan perwakilan parpol.

Dalam bursa calon menteri dari profesional, nama mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin mencuat sebagai salah satu kandidat potensial.

Erick Thohir digadang-gadang mengisi salah satu pos kementerian strategis.

Direktur Suropati Syndicate Shujahri menanggapi hal tersebut sebagai langkah yang tepat  meskipun ada segelintir orang yang tidak sepakat dan menganggap Erick Thohir tidak konsisten.

“Kalau ibu pertiwi yang minta semua anak bangsa wajib mengiyakan, ini bukan persoalan niatan individu. Menjadi menteri itu berarti menjadi pembantu Presiden. Presiden yang dipilih rakyat untuk melayani rakyat. Berarti ketika ditunjuk menjadi menteri itu yang tunjuk rakyat,”
katanya.

Lebih lanjut alumni S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menambahkan, pembantu Presiden itu wajib punya kualifikasi tersendiri.

Bagi Shujahri, Erick Thohir masuk kategori sangat layak karena profesionalisme dalam menjalankan tugas serta integritas yang selama ini ditunjukkan.

Modal yang dimiliki Erick Thohir ini justru yang membuat dia layak mengisi pos kementerian strategis.

“Justru problem di kementerian-kementerian strategis itu karena mereka punya banyak tenaga expert, tapi manajemennya tidak profesional serta kurang berintegritas,” ujarnya.


Editor : Kastolani Marzuki