Milenial Banyak Terjerat Pinjol, Puan Maharani Dorong Galakkan Kembali Koperasi

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meningkatnya pengguna pinjaman online (Pinjol) di tanah air. Dia mendorong pemerintah untuk kembali membangkitkan ekosistem perkoperasian nasional. 

"Pemerintah harus memahami kondisi seperti ini, perlu langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terjerat Pinjol. Salah satunya dengan pembiayaan berbasis komunitas seperti koperasi yang sangat cocok untuk masyarakat Indonesia," kata Puan, Rabu (2/8/2023). 

Baca Juga

Ini 12 Negara yang Berani Akui Taiwan sebagai Negara Merdeka

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah rekening aktif penerima pinjaman online di Indonesia mencapai 17,68 juta akun hingga Mei 2023. Jumlah ini terhitung mengalami peningkatan sebesar 15,28% (YoY) bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, jumlah rekening aktif pinjol di Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa dengan jumlah rekening penerima pinjaman aktif sebanyak 12,88 juta akun. Sementara itu, total penerima pinjol di luar Pulau Jawa sekitar 4,43 juta akun. 

Baca Juga

Cara Blokir KTP yang Disalahgunakan Pinjol, Segera Cek Data Diri Anda Sekarang!

Berkaca pada fenomena itu, Puan mengimbau pemerintah agar menjadikan momentum tersebut untuk membumikan kembali model ekonomi koperasi. 

"Dengan fenomena pinjol ini, pemerintah bisa menghadirkan solusi keuangan yang ramah bagi masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan koperasi sebagai lembaga keuangan yang paling cocok karena mengedepankan asas kekeluargaan," jelas mantan Menko PMK itu.

Baca Juga

Pj Gubernur DKI Nonaktifkan Pejabat Kelurahan yang Diduga Paksa PPSU Ngutang Pinjol

Puan menyoroti banyaknya masyarakat yang terjerat pinjol hingga kemudian berujung terhadap permasalahan sosial mereka. Kemudahan pemberian pinjaman dana dari pinjol pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari. Bahkan ada beberapa kasus pidana dampak masalah pinjol.

"Penggunaan pinjol memiliki risiko dan dampak negatif, seperti tingginya suku bunga dan risiko penipuan," tutur Puan.