Minimalkan Risiko, Pemerintah Diminta Tak Buru-Buru Vaksinasi Massal Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta mendengarkan dan memperhatikan masukan dan saran dari sejumlah organisasi profesi kedokteran terkait rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sesuai jadwal, vaksinasi masal dilaksanakan Desember 2020.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, organisasi profesi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Mereka menginginkan jaminan keamanan, imunogenitas dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

Baca Juga

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

"Saya sangat setuju dengan saran, masukan dan pertimbangan organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat," ujar Saleh di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Aturan Penyebaran Vaksin Agar Tepat Sasaran

Menurutnya, pemerintah perlu mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain. Dia mencontohkan, di Brazil telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech.

Penghentian itu, kata dia karena insiden merugikan yang melibatkan sukarelawan vaksin. Efek tersebut antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan peristiwa signifikan secara klinis lainnya.

"Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesia," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi