MK Putuskan Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Polri: Kami Pelajari

JAKARTA, iNews.id - Polri merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Korps Bhayangkara akan mempelajari putusan tersebut.

"Kita sudah melihat ada putusan hari ini, kami tinggal menunggu seperti apa konkrit putusannya sehingga kami bisa melihat dan pelajari dan apa yang harus dikerjakan oleh kepolisian," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, dikutip Jumat (14/11/2025).

Baca Juga

5 Drone Tempur yang Dipakai Negara Superpower, Mana yang Paling Efektif?

Dia memastikan Polri menghormati putusan MK tersebut. Saat ini, Polri tengah menunggu salinan resmi putusan tersebut dari MK.

"Saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan di laporkan kepada bapak Kapolri. Kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil keputusan tersebut yang sudah diputuskan hari ini," ujar Sandi.

Baca Juga

MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Mensesneg

Kendati demikian, dia menjelaskan polisi aktif yang berdinas di luar Korps Bhayangkara telah memenuhi kriteria dan syarat. Penunjukan polisi aktif untuk bertugas di kementerian dan lembaga harus didasari permintaan pihak terkait dan dilengkapi persetujuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Untuk aturan tentunya sudah ada di internal kepolisian dan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Baik itu berdasarkan permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan kehadiran Polri dan dilengkapi dengan izin dari Bapak Kapolri," ungkapnya.

Baca Juga

MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Respons DPR

Baca Juga

Putusan MK: Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Diketahui, MK memutuskan polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Jika ingin menduduki jabatan sipil, polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.

Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU-XXIII/2025 terkait gugatan atas norma Pasal 28 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca Juga

MK Putuskan Polisi Aktif Tak Bisa Lagi Duduki Jabatan Sipil Atas Penugasan Kapolri

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Dalam amar putusan, MK menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Polri Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik indonesia sebagaimana mestinya," ujarnya.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU Polri.

“Yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud,” tutur Ridwan.

Perumusan tersebut berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Editor: Rizky Agustian