Moeldoko Tanggapi Isu Pencabutan Tersangka Habib Rizieq

MATARAM, iNews.id - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menanggapi isu adanya kelompok tertentu yang mengusulkan pencabutan status tersangka Habib Rizieq Syihab sebagai tawaran untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Usai membuka diskusi publik pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa dalam konteks hukum, Presiden Jokowi tidak bisa intervensi. Tapi dalam konteks kemanusiaan mungkin ada pertimbangan lain.

Baca Juga

Profil Gabriele Nunziati, Jurnalis Italia yang Dipecat karena Tanya Tanggung Jawab Israel di Gaza

"Sekali lagi harus bisa dibedakan konteksnya. Mungkin ada pertimbangan kemanusiaan. Pertimbangannya seperti apa bisa diajukan, Presiden yang membuat keputusan," kata Moeldoko menanggapi pertanyaan wartawan di Mataram, Kamis (26/4/2018).

Dia menegaskan bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan Persaudaraan Alumni 212 beberapa waktu lalu adalah sebagai bukti bahwa Presiden Jokowi, memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk menjalin komunikasi yang baik.

"Presiden kan pemimpin negara. Berilah kesempatan bahwa semua itu bagian dari anak-anak bangsa," katanya.

Moeldoko juga tidak setuju jika dalam konteks politik orang yang berbeda pandangan dikatakan sebagai lawan. Tapi dalam kontestasi politik, yang dipikirkan adalah partner demokrasi, bukan lawan tanding. Presiden Jokowi, lanjut dia, juga memandang semuanya sebagai partner demokrasi, maka dari itu seluruh komponen bangsa harus ditempatkan pada posisi seimbang.

"Bahwasanya politik itu dinamis, makanya kita mencari keseimbangan baru," ucapnya.

Hal itu, kata dia, selalu dilakukan Presiden, sehingga harapannya adalah dalam mengelola negara tidak banyak gonjang-ganjing dan tercipta ketenangan agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Dengan begitu, tujuan akhir dari pemerintah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bisa tercapai.

"Tapi kalau negara gonjang-ganjing terus, tentu akan mengganggu konsentrasi Presiden, yang pada akhirnya sasaran-sasaran itu menjadi tidak bisa berjalan efisien dan efektif," kata Moeldoko.

Editor: Azhar Azis