Momen Hakim MK Patahkan Semua Argumen BW soal Perlindungan Saksi

Felldy Utama ยท Selasa, 18 Juni 2019 - 21:00 WIB
Momen Hakim MK Patahkan Semua Argumen BW soal Perlindungan Saksi

Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang mengagendakan keterangan jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).

JAKARTA, iNews.id, – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permintaan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi yang meminta agar saksi mereka mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mahkamah menegaskan tidak ada landasan yuridis saksi hakim MK memerintahkan LPSK melindungi saksi.

Penolakan MK dilontarkan setelah terjadi silang pendapat di akhir sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 antara Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) dengan majelis hakim MK.

Awalnya, BW menyampaikan surat yang merupakan hasil diskusi dengan LPSK terkait perlindungan saksi yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019. Perlindungan itu didasari adanya ancaman terhadap saksi yang akan dihadirkan pihak Prabowo-Sandi.

Atas dasar itu dalam penutupan sidang, BW meminta kepada hakim Mahkamah memerintahkan kepada LPSK memberikan perlindungan saksi.

BACA JUGA: Hakim MK Tolak Permintaan Tim Hukum Prabowo yang Minta Saksi Tak Dibatasi

Merepons hal tersebut, anggota Hakim MK Suhartoyo menegaskan bahwa hakim MK tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan hal tersebut. Tidak ada landasan yuridis yang bisa membuat MK memerintahkan LPSK terkait perlindungan saksi di MK.

"Ya terus terang Mahkamah tidak bisa kemudian mengamini, karena tidak ada landasan hukum untuk memberikan kewenangan itu kepada LPSK. Sehingga, tidak serta merta MK dihadapkan harus memerintahkan. Karena ketika memerintahkan, itu landasan yuridisnya banyak dipertanyakan," kata Suhartoyo, Selasa (18/6/2019).

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (kiri) di ruang sidang MK, Selasa (18/6/2019)

Hakim MK I Dewa Gede Palguna mengingatkan, tidak boleh ada satu orang pun yang merasa terancam ketika memberikan keterangan di hadapan MK. Sepanjang sejarah MK berdiri pada 2003, kata dia, belum pernah ada orang yang merasa terancam ketika memberikan keterangan di hadapan Mahkamah.

Oleh karena itu, dia menegaskan, ketika seseorang memberikan keterangan baik sebagai saksi atau sebagai ahli atau sebagai pihak-pihak lainnya yang berada di dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah, selama berada di dalam ruangan MK tidak boleh ada satu orang pun yang merasa terancam.

"Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan, seolah-olah jangan sampai sidang ini dianggap begitu menyeramkan sehingga orang merasa terancam untuk memberikan keterangannya di hadapan Mahkamah,” kata Palguna.

Menanggapi pernyaan tersebut, BW mengaku senang. Namun dia kembal mempertanyakan tentang jaminan ada tidaknya kekerasan yang muncul setelah saksi tersebut memberikan keterangan di persidangan MK.

"Jadi ada soal seperti itu, anggota majelis hakim. Justru kami hadir karena orang yang kami hubungi itu mengatakan seperti itu, dan itu yang terjadi," kata BW.

Atas dasar tersebut, mantan Komisioner KPK ini bersikukuh mengajukan surat agar majelis hakim MK memerintahkan LPSK memberikan perlindungan saksi.

Merespons argumentasi BW, hakim anggota MK Saldi Isra menegaskan, keamanan dan keselamatan saksi di ruang sidang merupakan tanggung jawab MK. Sementara, soal kemananan saksi di luar persidangan sepenuhnya kewenangan para pihak yang mengajukan saksi itu. Dia pun meminta agar BW tidak terlalu mendramatisasi hal tersebut.

"Jadi soal di sini, kan kita sama-sama punya pengalaman di MK. Jadi jangan terlalu didramatisirlah yang soal ini. Di dalam ruang sidang, besok semuanya saksi yang Pak Bambang hadirkan itu keamanan, keselamatannya akan dijaga oleh MK," kata Saldi.


Editor : Zen Teguh