Muhammadiyah: Banyak Hal Positif di RUU Ciptaker seperti Sertifikasi Halal

Felldy Utama, Antara ยท Jumat, 17 Juli 2020 - 03:12:00 WIB
Muhammadiyah: Banyak Hal Positif di RUU Ciptaker seperti Sertifikasi Halal
ILustrasi halal (Foto: ist)

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja banyak memuat hal positif. Salah satunya memuat aturan tentang sertifikasi halal khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thoyyiban PP Muhammadiyah, Nadratuzzaman Hosen mengatakan distribusi kewenangan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang kredibel dan berbasis komunitas merupakan hal positif dalam RUU Ciptaker.

"Jika jaminan produk halal selaras dengan prinsip-prinsip keterbukaan ekonomi berasaskan kesukarelaan, perdagangan yang wajar (fair trade) dan partisipasi masyarakat, dampaknya akan positif bagi dunia bisnis sekaligus memberdayakan kelompok UMKM," katanya.

Hal itu disampaikan Nadratuzzaman dalam diskusi daring, terkait masih adanya unjuk rasa terhadap RUU Ciptaker di Jakarta Kamis (16/7/2020). Menurut dia, pendistribusian kewenangan sertifikasi halal dari BPJPH kepada berbagai ormas Islam yang kredibel dan berbasis komunitas penting agar tidak membebani UMKM.

Keinginan agar BPJPH membatasi peran sebagai regulator juga disuarakan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) Rumadi Ahmad dalam diskusi tersebut.

"Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal sekarang sebetulnya sudah mengamanatkan hal yang sama dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membuat Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Iqbal Hasanuddin menuturkan menggeser monopoli dari ormas ke negara hanya akan memindahkan persoalan yang "lagi-lagi" akan menimbulkan inefisiensi. Padahal, jaminan produk halal ini sempat membuat Indonesia bersengketa dengan sejumlah negara di forum World Trade Organization (WTO) karena dianggap merusak fairness dalam perdagangan internasional.

Nadratuzzaman juga menggarisbawahi pentingnya BPJPH membatasi perannya hanya sebagai regulator. Semakin tidak ada monopoli, semakin efisien mekanisme jaminan produk halal sehingga baik masyarakat dan pelaku usaha diuntungkan karena lebih banyak pilihan.

Dibandingkan model yang berlaku sekarang, kata Iqbal, aturan jaminan produk halal dalam RUU Cipta Kerja jauh lebih baik dalam mengakomodasi dua kepentingan sekaligus. Yakni kepentingan umat Islam untuk mengonsumsi produk-produk yang terjamin kehalalannya dan kepentingan pelaku usaha untuk memenangkan pasar konsumen muslim tanpa dibebani aturan yang kompleks dan tidak efisien.


Editor : Djibril Muhammad