Muhammadiyah Tegaskan Tak Terlibat Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Neneng Zubaidah · Senin, 27 Juli 2020 - 17:33 WIB
Muhammadiyah Tegaskan Tak Terlibat Evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Baedhowi. (Foto: ist)

JAKARTA, iNews.id - Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan tak terlibat dalam evaluasi Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Muhammadiyah beralasan ingin fokus meningkatan kapasitas sumber daya pendidikan.

Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Baedhowi menyatakan, pihaknya saat ini fokus menangani sistem pembelajaran di sekolah/madrasah/pesantren Muhammadiyah selama pandemi virus corona (Covid-19). Evaluasi program tersebut diputuskan Mendikbud Nadiem Makarim menyusul mundurnya Muhammadiyah dan NU.

"Untuk itu Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tidak terlibat dan akan fokus pada peningkatan kualitas guru dan siswa termasuk penanganan sekolah di masa pandemic Covid-19," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Baedhowi menilai, evaluasi Program Organisasi Penggerak merupakan urusan internal Kemendikbud. "Dengan sumber daya internal kami akan tetap membantu pemerintah meningkatkan kapasitas sumber daya pendidikan di Indonesia termasuk di lingkungan persarikatan Muhammadiyah," tuturnya.

Diketahui, POP menjadi polemik karena tiga organisasi besar mundur dari program tersebut. Atas desakan publik yang kian besar termasuk dari Komisi X DPR RI akhirnya Kemendikbud melakukan taklimat media pada Jumat, 24 Juli 2020.

Dalam keterangannya Mendikbud akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap POP secara intensif selama 3-4 minggu ke depan dengan melibatkan organisasi masyarakat yang selama ini telah berperan dan berkiprah bagi pendidikan Indonesia.

Sebelumnya, Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah menyaatakan mundur dari POP. Salah satu pertimbangan mundur adalah kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas.

Muhammadiyah menilai Kemendikbud tidak dapat membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

Editor : Djibril Muhammad