MUI Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Menhub yang Longgarkan Transportasi

JAKARTA, iNews.id - Kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang kembali mengizinkan semua moda transportasi beroperasi kembali pada Kamis, 7 Mei 2020 menuai polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari berbagai daerah menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ketua Umum DP MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang melonggarkan moda transportasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Perusahaan UEA Beri Teknologi pada China untuk Perkuat Jangkauan Rudal

"Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra, baik darat, laut maupun udara," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Permintaan tersebut ditandatangani 32 pimpinan MUI daerah. Secara umum MUI tingkat daerah meminta kebijakan pemerintah tidak memicu semakin tersebarnya Covid-19 melalui pemudik.

Menhub: Transportasi Umum Dibuka Kembali Besok dengan Kriteria Khusus

Munahar mengatakan, kebijakan Menteri Perhubungan melonggarkan moda transportasi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dia juga mendesak pemerintah tegas agar tidak ada tenaga kerja asing (TKA) China yang terus berdatangan ke Indonesia. Alasannya, TKA China berpotensi menjadi pembawa virus Covid-19 ke Indonesia.

MUI Puji Bupati Bogor Ada Yasen usai Bagikan Sembako Covid-19 ke 10.875 Ulama

"Mendesak pemerintah Indonesia untuk menolak masuknya TKA China dengan alasan apapun juga, karena TKA dari China adalah transmitor utama virus corona yang sangat berbahaya dan mematikan," ujar Munahar.

Dia juga meminta unsur MUI di daerah selama masa pandemi corona untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA. "Dan jika ditemukan, segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait agar mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya," katanya.

Editor: Djibril Muhammad