Muktamar ke-35 NU, Pemilihan Ketum Disepakati lewat Mekanisme AHWA

JAKARTA, iNews.id - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memasuki agenda pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031, Minggu (30/8/2026). Lima calon Ketua Umum PBNU telah menyepakati pemilihan melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).

Keputusan penggunaan mekanisme AHWA diambil dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026).

Baca Juga

Pembahasan Aturan Pemilihan Ketum PBNU Buntu, Pleno Muktamar NU Diskors

Dari total 552 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdiri atas Ketua Umum PWNU dan PCNU, sebanyak 401 suara menyetujui pemilihan Ketua Umum melalui mekanisme AHWA. Sementara itu, 150 suara memilih mekanisme one man one vote dan satu suara dinyatakan tidak sah.

Baca Juga

Prabowo Dijadwalkan Tutup Muktamar ke-35 NU Besok

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil 'alamin pemilihan opsi telah kita tetapkan yaitu opsi perubahan,” kata Presidium Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU Muhammad Nuh dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi NU, Minggu (30/8/2026).

Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya mengatakan pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 akan dilaksanakan hari ini.

Baca Juga

Muktamar ke-35 NU: Ketum dan Rais Aam Dilarang Rangkap Jabatan Menteri hingga Ketua Parpol

“Kalau pemilihan ketua umum jelas besok. Jadi, mudah-mudahan besok hari Minggu semuanya tuntas,” kata Gus Ipul di Halaman Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026) malam.

Selain Ketua Umum, pemilihan Rais Aam juga diperkirakan berlangsung pada hari yang sama. Menurut Gus Ipul, proses tabulasi untuk tim AHWA masih dilakukan sebelum sidang pemilihan Rais Aam.

Baca Juga

Muktamar NU Minta MBG Tak Pakai Anggaran Pendidikan Mulai Tahun Depan: Jangan Tunggu 2028

“Rasa-rasanya, mungkin ini perkiraan saya, mungkin belum, mungkin besok pagi karena masih belum tabulasi ya, tabulasi untuk AHWA,” ujarnya.

Setelah AHWA terbentuk, tim tersebut akan melakukan sidang dan memilih Rais Aam. Selanjutnya, setelah Rais Aam terpilih, proses pemilihan Ketua Umum PBNU akan dilakukan.

Baca Juga

Peserta Muktamar NU Diduga Dipukuli karena Beda Dukungan, Kasus Dilaporkan ke Polisi

“Setelah ada Rais Aam terpilih, nanti baru dimulai pemilihan Ketua Umum,” jelas Gus Ipul.

Gus Ipul juga mengatakan seluruh rangkaian persidangan Muktamar ke-35 NU berlangsung secara terbuka. Menurutnya, seluruh peserta dapat mengikuti jalannya persidangan tanpa ada pembahasan yang ditutupi.

“Apa yang menjadi perdebatan, semuanya terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan kenyamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Sementara itu, calon Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa mengatakan dirinya bersama empat calon lainnya telah menyepakati mekanisme AHWA dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.

Selain Zulfa, keempat calon Ketua Umum PBNU lainnya yakni KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, KH Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, dan KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.

Zulfa mengatakan kesepakatan tersebut diambil setelah dirinya melakukan komunikasi dengan sejumlah calon Ketua Umum serta pihak yang dipercaya untuk mengetahui sikap para kandidat terkait mekanisme pemilihan.

“Kita ingin kepemimpinan NU ke depan terutama di tanfidziyah gabungan antara election dan selection. Tidak election murni, tidak sistem pemilihan murni tapi tidak ada seleksi,” ujarnya.

Menurut Zulfa, mekanisme tersebut diharapkan dapat menjaga keselarasan antara Tanfidziyah sebagai unsur pelaksana kebijakan dan Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi di NU.

“Tanfidziyah itu pada hakikatnya adalah pelaksana dari segala kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Syuriyah. Dia tidak boleh kemudian tidak searah, tidak seiring dengan Syuriyah. Dengan sistem penunjukan AHWA maka supremasi Syuriyah akan sangat kuat,” katanya.

Zulfa juga menyoroti dinamika pemilihan Ketua Umum PBNU yang dinilai berpotensi memunculkan praktik tidak sehat apabila dilakukan melalui pemilihan langsung.

“Kami berharap ke depan Muktamar tidak perlu lagi ada yang disebut karantina atau penculikan sana-sini, sehingga ke depan NU ketika bermuktamar betul-betul teduh dan kemudian akan terpilih pemimpin yang betul-betul diinginkan baik oleh Tanfidziyahnya maupun Syuriyahnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, mekanisme pemilihan langsung juga dikhawatirkan membuka peluang intervensi dari pihak eksternal.

“Orang menyebut mungkin ada intervensi pihak lain eksternal atau apapun, termasuk ada guyonan karena isi tasnya. Tetapi kemudian itu tidak diinginkan oleh masyayikh, ulama-ulama yang ada dalam Syuriyah dan AHWA,” paparnya.

Editor: Rizky Agustian