Negara Rugi Imbas Ekspor Nikel, Pakar Sebut Ada Perbedaan Data Bea Cukai RI-China

JAKARTA, iNews.id - Kawasan industri pengolahan nikel yang dikelola PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) disebut sebagai salah satu smelter terbesar di dunia, bukan hanya Asia Tenggara. Namun, pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menuding aktivitas ekspor nikel di kawasan tersebut berpotensi merugikan negara secara masif.

Tidak hanya itu, Ichsanuddin dia menyebut hal tersebut sebagai perampokan kekayaan alam. Menanggapi pertanyaan Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono mengenai hilangnya kekayaan alam, Ichsanuddin secara tegas menolak istilah 'dikeruk'.

Bagaimana Venezuela Punya Minyak Terbesar di Dunia tapi Jadi Negara Miskin? Ini Penjelasannya

"Dirampok. Jangan bilang lagi dikeruk dong," ujar Ichsanuddin dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Ada Bandara 'Hantu', Tanpa Otoritas Negara?" di iNews, Selasa (2/12/2025).

Tuduhan tersebut didasarkan pada adanya ketidaksesuaian data signifikan antara Bea dan Cukai Indonesia dengan Bea dan Cukai China terkait konstruksi ekspor nikel.

Ferdinand Hutahaean soal Polemik Bandara IMIP: Siapa Bertanggung Jawab? Jokowi

Ichsanuddin mengatakan, isu ini pernah disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian bocor ke Faisal Basri kala itu.

Menurutnya, besarnya disparitas data ini mengarah pada masalah invoicing yang jauh lebih serius daripada sekadar under-invoicing.

Analisis Politisi PSI soal Pencabutan Status Bandara Internasional di IMIP Morowali

"Menurut saya penggunaan pelabuhan laut. Nah, itu yang saya bilang tadi kenapa kemudian Angkatan Laut sampai menangkap dua kapal," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa sebagian besar proses ekspor berjalan tanpa adanya dokumentasi resmi.

"Anda dicuri? Istilahnya bukan lagi under-invoicing. Nothing invoicing. Nggak ada kertas. Yang punya cuma mereka," tuturnya.

Ichsanuddin juga menyoroti kurangnya kontrol negara di kawasan industri tersebut. Ia menyebut bahwa bupati hingga gubernur tidak memiliki akses masuk ke area IMIP.

Pihak IMIP menggunakan alasan bahwa kawasan tersebut merupakan "alat vital negara" untuk menjaga sifat eksklusif dan tertutup, padahal ini seharusnya menjadi tanggung jawab pejabat vital negara seperti gubernur dan bupati.

"Bukan hanya bupati yang nggak bisa masuk. Gubernur juga DPR, gubernur nggak bisa masuk. Terbuka aja kalau gitu. Jadi, kalau kita ngontrol disitu karena... Tadi mereka punya alasan sebagai kalau pakai bahasa mereka, mereka bilang alat vital negara," pungkas Ichsanuddin.

Dia menegaskan, karena IMIP adalah salah satu smelter terbesar di dunia, masalah data bea cukai dan ekspor nikel ini telah menjadi "pertarungan internasional".

Editor: Aditya Pratama