Pakar Hukum Dorong Publik Bentuk Pengadilan Rakyat untuk Bongkar Kecurangan Pemilu

JAKARTA, iNews.id - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mendorong publik membentuk pengadilan rakyat atau people's tribunal untuk membongkar kecurangan Pemilu 2024. Langkah itu sebagai alternatif selain hak angket DPR. 

“Saya pikir publik harus memikirkan people’s tribunal untuk membongkar kecurangan dan DPR secara formil melakukan hak angket, membongkar kecurangan pemilu melalui proses penyelidikannya, keterlibatan struktur penyelenggara pemerintah,” kata Feri Amsari mengutip kanal Youtube Bambang Widjojanto, Selasa (5/3/2024).

Baca Juga

Ratusan Orang Masih Hilang dalam Kebakaran Hong Kong, Korban Tewas Jadi 65 Jiwa

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu menyebut, dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah terpampang dengan jelas. Kecurangan dilakukan sebelum pemungutan suara membuat rakyat gelisah, dan kegelisahan itu terkonfirmasi setelah menyaksikan film dokumenter 'Dirty Vote'. 

“Secara psikologis rakyat merasakan ada yang tidak beres pada pemilu. Begitu menyaksikan film terkonfirmasi. Politisi, mahasiswa dan guru besar yang menyaksikan itu gelisah dan merasa tidak nyaman dengan situasi ini,” ujarnya. 

Baca Juga

Bareskrim Jelaskan Alur Laporan terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu

Menurut Feri, publik sudah cukup layak untuk membuat pengadilan rakyat soal kecurangan pemilu dan masyarakat sipil bisa membuktikan betapa masifnya kecurangan yang terjadi.