Pakar Hukum Kritik Jokowi soal Presiden Boleh Memihak: Sumpahnya Berbakti kepada Bangsa, Bukan untuk Anak

JAKARTA, iNews.id - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara boleh ikut kampanye dan memihak kepada paslon dalam Pemilu 2024. Pernyataan tersebut bertentangan dengan sebelumnya yang menyatakan netral.

"Pertama, pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan-pernyataan presiden sebelumnya yang menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya netral," kata Yance saat dihubungi iNews.id, Rabu (24/1/2024).

Baca Juga

Pakistan dan Afghanistan di Ambang Perang Terbuka setelah Perundingan Istanbul Gagal

Yance menambahkan memang tidak mudah bagi Jokowi untuk netral ketika anaknya yang berlaga dalam Pilpres 2024. Ia menilai keberpihakannya rawan nepotisme dan potensi kecurangan lainnya.

Diketahui, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Jokowi maju sebagai Cawapres bersama Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Baca Juga

Presiden Jokowi Akan Turun Kampanye, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Etika dan Nepotisme

"Keberpihakan Jokowi akan rawan nepotisme dan kecurangan. Yang pada akhirnya bisa mengarah pada pelanggaran dengan dimensi terstruktur, sistematis dan masif," ujarnya.

Yance mengatakan bahwa tidak bisa memisahkan Presiden sebagai pejabat negara dan aktor politik. 

Baca Juga

Presiden Boleh Kampanye, Timnas AMIN Sebut Pernyataan Jokowi Buat Masyarakat Khawatir

"Sebagai seorang presiden, harus terus diingatkan bahwa Sumpah Jabatannya untuk berlaku adil dan mengutamakan kepentingan nusa dan bangsa," ucap Yance.