Pakar Hukum Unpad Nilai Penyedia Siaran Berbasis Internet Wajib Tunduk Legislasi Nasional

Rizki Maulana · Rabu, 03 Juni 2020 - 19:36 WIB
Pakar Hukum Unpad Nilai Penyedia Siaran Berbasis Internet Wajib Tunduk Legislasi Nasional

Pakar Kebijakan dan Legislasi Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto. (Foto: Istimewa).

BANDUNG, iNews.id - Istilah new normal atau normalitas baru, kadang juga disebut kelaziman baru, menjadi wacana baru untuk menggambarkan situasi penuh kebiasaan-kebiasaan dan budaya baru yang muncul akibat dampak krisis Pandemi Covid-19. Situasi ini merupakan “jalan tengah” yang mau tak mau harus dijalani umat manusia, setidaknya sampai ditemukan penawar ampuh atas Covid-19.

Teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi merupakan tulang punggung utama bagi umat manusia untuk menjalani new normal namun dengan cara tetap produktif. Walau demikian, pantas dicermati bahwa hegemoni teknologi digital tersebut bukan bebas nilai belaka.

Pakar Kebijakan dan Legislasi Teknologi Informasi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Danrivanto Budhijanto menengarai peradaban normalitas baru itu berpotensi atau bahkan telah menjelma menjadi platform kolonialisme digital yang mengancam kedaulatan virtual suatu negara dan bangsa. Situasi ini ditandai oleh begitu masifnya aplikasi video conference serta aplikasi “televisi” streaming media sosial yang banyak digunakan oleh individu, komunitas, korporasi, dan institusi.

“Pandemi Covid-19 juga telah membentuk peradaban normalitas baru dengan karakter personal, proporsional, dan virtual. Kemudahan dan kenyamanan dalam personalisasi atas aplikasi membuatnya menjadi pandemi virtual di masyarakat. Aspek-aspek ini menjadi akan penentu pemenang kolonialisme digital,” kata Danrivanto, Rabu (3/6/2020).

Namun, kata Ketua Departemen Hukum Teknologi Informasi-Komunikasi dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Unpad ini, kebijakan dan legislasi tidak berlaku dengan proporsional bagi para penyedia aplikasi layanan film/video virtual tersebut, termasuk over the top (OTT). Status sebagai penyedia layanan internet kerap menjadi justifikasi pamungkas untuk imunitas pematuhan legislasi penyiaran, film, periklanan di Indonesia.

Danrivanto bersyukur Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah sanggup menerapkan “pajak virtual” kepada para penyedia platform marketplace maupun aplikasi media sosial yang akan berlaku pada bulan depan. Pengenaan pajak itu menunjukkan telah terjadi kesetaraan proporsional dengan pelaku ekonomi digital nasional.

“New normal adalah perwujudan ‘data as a new oil’. Tanpa pematuhan terhadap legislasi nasional oleh para pelaku ekonomi digital, ketahanan ekonomi menjadi terancam,” ujarnya.

Danrivanto menegaskan, seharusnya legislasi penyiaran, film, periklanan nasional disanggupkan secara konstitusional untuk dipatuhi para penyedia aplikasi layanan film/video virtual.

Tidak perlu menunggu terjadinya kerusuhan sosial dan penjarahan yang sangat ekskalatif seperti di Amerika, yang awalnya adalah konten yang tidak layak diviralkan secara masif melalui aplikasi video media sosial.

“Normal baru adalah infrastrukur pemulihan ekonomi dan sosial, namun tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan personal dengan berbasis virtual,” ujarnya.

Editor : Zen Teguh