PAN Tolak Usulan PKS Terkait Wacana Poros Ketiga di Pilpres 2019

JAKARTA, iNews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan kepada sejumlah partai politik (parpol) lain untuk membentuk poros ketiga pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. Namun, Partai Amanat Nasional (PAN) tak sudi mengamini keinginan partai berlambang sabit kembar itu.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan, partainya enggan membentuk poros ketiga dalam kompetisi Pilpres 2019. “Kami hargai kalau ada pikiran-pikiran yang berbeda. Saya masih perpendapat kemungkinan ada dua (poros),” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/7/2018).

Negara Mayoritas Muslim Ini Gabung Perjanjian Abraham, Normalisasi dengan Israel

Presiden PKS Sohibul Iman mengusulkan untuk membentuk poros ketiga pada Pilpres 2019. Tujuannya agar pilpres menjadi dua putaran seperti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

Zulkifli mengatakan alasan partainya menolak pembentukan poros ketiga karena ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold atau PT) saat ini terbilang tinggi, yaitu 20 persen. “(Angka) 20 persen itu tinggi. Kalau (mau membentuk) poros ketiga harus tiga partai. Gabungan dua partai yang bisa mengajukan capres dan cawapres hanya PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar,” ujarnya.

Politikus yang kini menjabat ketua MPR itu menjelaskan, PDI Perjuangan dan Golkar sudah bersatu mengajukan capres sehingga poros ketiga kemungkinan tidak bisa terwujud. Menurut dia, poros ketiga bisa saja terbentuk, namun butuh keajaiban dalam mewujudkannya.

“Saya berpendapat (Pilpres 2019) hanya dua pasangan capres-cawapres. Kalau tiga pasangan, butuh keajaiban,” ucapnya.

Sebelumnya, Sohibul mengatakan bahwa poros ketiga dapat mengakomodasi partai yang ingin berkoalisi untuk mengusung kader masing-masing. “Maka saya usulkan tahap pertama kami lakukan dua poros, supaya muncul empat orang. Berarti empat partai terakomodasi,” ujar Sohibul di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Sohibul menuturkan, poros ketiga memang ingin dibentuk sebagai salah satu formula melawan calon pesiden penjawat Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, jika Partai Demokrat masuk ke koalisi PKS, nantinya hanya akan ada dua pasangan calon dalam Pilpres 2019.