Paripurna DPR, Anggota Fraksi PDIP Bereaksi saat PKS Minta RUU HIP Dihentikan

Felldy Utama ยท Kamis, 18 Juni 2020 - 17:56 WIB
Paripurna DPR, Anggota Fraksi PDIP Bereaksi saat PKS Minta RUU HIP Dihentikan

Ilustrasi, paripurna DPR. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - DPR menggelar sidang paripurna ke-17 masa persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Kamis (18/6/2020). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, didampingi Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel

Dalam paripurna tersebut anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsy meminta agar usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dihentikan. Belakangan ini, kata dia gelombang penolakan dari masyarakat terhadap RUU tersebut terus bergulir.

"Bahwa ada kenyataannya RUU ini banyak menimbulkan problematika, bukan sekadar perdebatan, namun sudah jadi penolakan," ujar, Aboe Bakar di dalam ruang sidang paripurna DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Selain itu, saat ini masyarakat sedang menghadapi persoalan serius, yaitu wabah virus corona (Covid-19). DPR, kata dia seharusnya sensitif terhadap aspirasi masyarakat dan fokus dalam penanganan wabah Covid-19.

"Alangkah lebih baik jika kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Kita sampaikan kepada publik bahwa RUU ini akan di-drop. Tentu ini akan buat masyarakat tenang, adem, nyaman dan aman," ucapnya.

Mendengar permintaan tersebut, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima langsung bereaksi. Dia menuturkan, RUU HIP merupakan inisiatif dari DPR.

Menurutnya, usulan RUU ini muncul berdasarkan kesepakatan bersama fraksi di DPR yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg).

"Setahu saya dibawa ke paripurna yang semuanya juga sudah berikan dukungan termasuk fraksi Pak Aboe dengan catatan-catatannya," kata Aria Bima.

Bahkan, dia menyebut ada fraksi yang terkesan tidak bertanggung jawab terhadap usulan tersebut ketika muncul gelombang penolakan dari masyarakat.

"Ini yang saya sangat sayangkan, jangan begitu, kalau itu sudah inisiatif DPR kalau toh akan kita anulir, kita bahas kembali. Saya mohon pada pimpinan untuk kembalikkan kepada proses jalannya persidangan bagaimana UU perlu dimatangkan kembali, perlu dicermati lagi atau dibahas dengan mengundang semua yang keberatan dalam RDP oleh Panja atau Pansus yang akan dibentuk," ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi