Paripurna RUU Kementerian Negara dan Wantimpres Dibuka: 48 Anggota DPR Hadir, 260 Izin

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuka Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (19/9/2024) pagi. Rapat paripurna ini akan membahas sejumlah revisi undang-undang, seperti RUU Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Forum itu dihadiri 48 anggota DPR. Sementara 260 legislator lainnya izin.

Baca Juga

Ahmed Jadi Pahlawan dalam Penembakan Massal Pantai Bondi, Bakal Diberi Uang Rp11,8 Miliar

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir dalam rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 48 orang dan izin 260 orang dari 570 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus selaku pemimpin rapat.

Baca Juga

Sufmi Dasco Ungkap Soal Jumlah Kementerian Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kendati demikian, dia menyatakan rapat paripurna telah memenuhi syarat kuorum. Dia pun membuka paripurna.

"Dengan demikian kuorum telah tercapai. Dengan mengucap Bismilah, perkenankanlah kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-7 masa sidang I tahun sidang 2024/2025," kata Lodewijk sambil mengetuk palu. 

Baca Juga

Prabowo Mau Buat Kementerian-Lembaga Baru, Bagaimana Anggarannya?

Berdasarkan informasi, agenda rapat hari ini di antaranya pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kemudian, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Baca Juga

RUU Kementerian Negara Ditargetkan Disahkan Periode Ini

Selanjutnya, penetapan mitra kerja Badan Gizi Nasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan penetapan rancangan peraturan DPR tentang Pemberian Penghargaan kepada anggota DPR pada akhir masa keanggotaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Editor: Rizky Agustian