Partai Perindo Soroti Insiden 2 Pesawat TNI AU Jatuh di Pasuruan, Minta Panglima TNI Gelar Investigasi

JAKARTA, iNews.id - Pengamat militer sekaligus Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menyoroti soal jatuhnya dua pesawat tempur Super Tucano milik TNI Angkatan Udara (AU) di daerah Pasuruan Jawa Timur, Kamis, (16/11/2023). Dalam insiden tersebut, empat awak pesawat dilaporkan gugur.

Menurut Nuning, sapaan akrab Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, penyebab jatuhnya pesawat tersebut memiliki banyak variabel. Nuning pun meminta pihak TNI untuk segera menerjunkan tim investigasi.

Baca Juga

Tuding Brigitte Macron sebagai Transgender, Youtuber Konservatif Ini Klaim Presiden Prancis Sudah Sewa Pembunuh Bayaran

"Kita tidak bisa mengenyampingkan investigasi. Mengapa investigasi itu harus? Agar dapat diketahui penyebabnya secara terperinci. Panglima TNI sebelum pensiun sebaiknya memberikan atensi khusus untuk masalah ini," kata Nuning kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Nuning mengatakan, dengan adanya investigasi tersebut, dapat diketahui apakah penyebabnya karena human error, kesehatan pilot, kelebihan beban, atau faktor cuaca yang buruk.

Baca Juga

Tangis Pilu Sambut Kedatangan Jenazah Korban Pesawat TNI AU Mayor Yuda Anggara Seta di Magetan

"Atau perawatan tidak paripurna, bahkan bisa saja ada kanibalisasi peralatan," lanjut Nuning -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) ini.

Menurut Nuning, setiap operasi penerbangan selalu ada kirka (Perkiraan Keadaan). Apabila hasil kirka sudah layak terbang tapi jatuh, maka probabilitas faktor luar tak terduga harus diobservasi.

Baca Juga

Suasana Haru Pemakaman Prajurit TNI AU Gugur Kecelakaan Pesawat Super Tucano

"Memang alutsista kita sudah harus dimodernisasi, atau ditingkatkan perawatannya. Jatuhnya pesawat tidak hanya masalah baru atau tidak baru, atau layak dan tidak layak. Tetapi, kita harus melihat juga proses modernisasi politik anggaran seperti apa bagi alutsista militer. Hal ini harus dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI," pungkasnya.