Pasal Perzinaan di KUHP Jadi Polemik, DPR: Hanya Bisa Diadukan Keluarga Terdekat

JAKARTA, iNews.id - DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (6/12/2022) lalu. Sejumlah pasal dalam KUHP baru menuai kritikan, termasuk pasal mengenai perzinaan.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pasal perzinaan adalah delik aduan. Pihak yang mengadukan perzinaan pun harus keluarga terdekat.

Baca Juga

Trump: AS dan China akan Bekerja Sama dalam Penyelesaian Konflik Ukraina

"Bahwa misalnya mengenai pasal yang zina segala macam itu, itu kan satu, delik aduan. Kedua, memang yang melaporkan keluarga terdekat,” kata Dasco, dikutip Jumat (9/12/2022).

Mengenai kritikan pasal perzinaan akan menyasar turis mancanegara, Dasco tak yakin hal itu bisa terjadi. Dia menilai kecil kemungkinannya keluarga turis jauh-jauh datang untuk melapor ke polisi di Indonesia.

Baca Juga

Wapres Tegaskan Warga yang Tak Sepakat KUHP Bisa Judicial Review ke MK

“Kalau turis-turis ya masa keluarganya mau ngelaporin ke sini?” ujarnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menilai pro kontra yang terjadi adalah bagian dari dinamika. Oleh karena itu sosialisasi perlu dilakukan.

"Ini saya pahami bahwa dinamika yang terjadi ini karena memang kita perlu sosialisasikan, bukan cuma ada di internal di Indonesia tapi juga di luar negeri," katanya.