Masa Peralihan KUHP 3 Tahun, DPR Bentuk Task Force Bantu Sosialisasi

JAKARTA, iNews.id - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengalami masa peralihan 3 tahun sejak UU yang baru diundangkan. Masa peralihan diberlakukan karena ada penyesuaian peraturan-peraturan teknis.

DPR bakal membentuk task force guna membantu pemerintah melakukan sosialisasi KUHP ke masyarakat selama masa peralihan ini.

Baca Juga

80 Negara Anggota PBB Kutuk Aksi Pencaplokan Tepi Barat oleh Israel

"Kami akan membentuk semacam task force untuk mensosialisasikan KUHP," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dikutip Jumat (9/12/2022).

Sambil sosialisasi, DPR mempersilakan jika ada warga yang menggunakan hak konstitusional menggugat UU KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga

Ketua KPK Tak Khawatir KUHP Pangkas Hukuman Minimal Koruptor : Kita Punya UU Tersendiri

"Itu adalah hak dari setiap warga negara apabila selama masa sosialisasi mereka juga mau memakai hak konstitusinya untuk melakukan uji materi misalnya, ya silakan saja," ujarnya.