Patuhi Putusan MK, Pemerintah Janji Perbaiki UU Cipta Kerja

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berjanji menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu putusan MK tersebut yakni, meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki Undang-Undang tersebut dalam kurun waktu 2 tahun.

Demikian diungkapkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonganan Laoly menyikapi putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca Juga

5 Paspor yang Lebih Lemah dari Indonesia dan Faktor Penyebabnya

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui penyiapan perbaikan UU dan melaksanakan dengan sebaik-sebaiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," kata Airlangga melalui akun YouTube Perekonomian RI, Kamis (25/11/2021).

Airlangga mewakili pemerintah menyatakan menghormati dan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah, kata Airlangga, juga akan melaksanakan putusan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Baca Juga

MK Putuskan Pemerintah dan DPR Harus Perbaiki UU Cipta Kerja 

"Putusan MK telah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu paling lama 2 tahun," ucap Airlangga.