PBB Dukung Jokowi-Ma'ruf, TKN: Mengikis Labelling Jokowi Anti-Islam

JAKARTA, iNews.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Ma'ruf Amin semakin mengikis anggapan Jokowi anti-Islam.

"Dukungan PBB kepada paslon 01 semakin mengikis labelling bahwa Jokowi itu anti-Islam sebagaimana yang selama ini dikembangkan dengan menyebarkan hoaks via berbagai medsos," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, kepada wartawan, Senin (28/1/2019).

Penyeberangan Rafah akan Dibuka Pekan Depan untuk Lalu Lintas 2 Arah

Tak hanya itu, sekjen DPP PPP ini mengatakan, bergabungnya PBB menunjukkan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sangat terbuka bagi partai politik manapun yang ingin menambah kekuatan untuk memenangkan calon petahana ini.

Sementera terkait dengan peran dalam pemenangan, Arsul menyampaikan, dalam koalisinya semuanya berperan tanpa harus membedakan partai politik mana pun.

"Selama ini di KIK memang partai-partai berbagi peran sehingga tidak ada yang merasa dikecilkan perannya," pungkasnya.

Sebelumnya, pada rapat pleno Sabtu, 19 Januari 2019, DPP PBB menyatakan dukungannya kepada capres-cawapres nomor urut 01 pada Pilpres 2019. "Keputusan memberikan dukungan politik kepada Jokowi-Ma'ruf Amin bukanlah keputusan pribadi Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, tetapi keputusan mayoritas Rapat Pleno DPP PBB tanggal 19 Januari 2019," kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Minggu (27/1/2019).

Hasil rapat pleno tersebut, menurut dia sudah dituangkan ke dalam surat keputusan DPP PBB. Pengambilan keputusan dilakukan secara sah dan demokratis.

"Rapat pleno menugaskan kepada Ketua Majelis Syuro MS Kaban, Ketua Umum DPP Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Mahkamah Partai Yasin Ardi untuk merumuskan kalimat-kalimat dukungan politis tersebut, yang hasilnya ditandatangani sebagai Keputusan Rapat Pleno yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum PBB Eddy Wahyudin selaku pimpinan rapat pleno," ujar Yusril.

"Hasil rumusan yang dituangkan dalam Keputusan Rapat Pleno itu kemudian dituangkan lagi dalam Surat Keputusan DPP PBB yang ditandatangani oleh Ketum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen PBB Afriansyah Noor. Jadi proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan mekanisme partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART PBB," kata Yusril.

Editor: Djibril Muhammad