PBNU Buat Perusahaan dan Ajukan Izin Kelola Tambang, Gudfan Arif Jadi Penanggung Jawab

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah membuat perusahaan dan mengajukan izin kelola tambang ke pemerintah. Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur ditunjuk sebagai penanggung jawab.

"Kita sudah bikin PT-nya, kita sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya adalah bandara umum dan juga pengusaha tambang," kata Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya saat jumpa pers di Plaza PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Baca Juga

Pakistan Tuding Perundingan Damai dengan Afghanistan Gagal Total

Dia mengatakan Gudfan memiliki jaringan dengan komunitas pertambangan. Selain itu, banyak sumber daya manusia (SDM) di PBNU yang mampu mengelola pertambangan.

"Dia mungkin termasuk segelintir orang itu, mungkin ya. Tapi paling tidak dia punya jaringan dari komunitas tambang ini. Sebetulnya di lingkungan NU itu sendiri udah banyak sumber daya manusia yang unggul yang bisa kita panggil untuk ikut bekerja," ujarnya.

Baca Juga

Ormas Keagamaan Boleh Urus Tambang, PBNU Siapkan SDM hingga Struktur Bisnis 

Gus Yahya mengatakan, PBNU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang mengurus agama, ekonomi hingga pendidikan, sehingga membutuhkan biaya.

"Kita ketahui bahwa NU itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sehingga bukan hajat agama saja yang dikelola yang diurus, tapi hajat kemasyarakatan termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, itu semua membutuhkan biaya," kata dia.

Baca Juga

Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang, PBNU: Terima Kasih Presiden Jokowi

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP itu menjadi dasar pemerintah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan.