PBNU Tegaskan Presiden Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Penanganan Covid-19

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa dijatuhkan dengan alasan penanganan covid-19. Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj mengatakan Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum dalam penanganan pandemi.

Menurut Said Aqil, Presiden Jokowi justru terus berusaha keras mengatasi pandemi covid-19 dengan berbagai upaya.

Baca Juga

PBNU: Tidak Etis Melakukan Agenda Politik saat Situasi Gawat Covid-19

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya Presiden Gus Dur dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas” ujar Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj saat menghadiri dialog virtual bersama Menko Polhukam, Mahfud MD terkait penanganan Covid-19, Senin (26/7/2021).

Said Aqil Siroj mengatakan warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas.

Baca Juga

Video PBNU Imbau Warga NU Salat Idul Adha di Rumah

“Pelengseran Gus Dur itu jadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU, di mana warga NU tidak mungkinmelakukan itu. Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujarnya. 

Menurutnya, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi dan menteri-menterinya. 

"Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, mengganggu keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita sistem presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," ujarnya.