PDIP Berharap Presiden Jokowi Benar-benar Bersikap Netral di Pilpres 2024

JAKARTA, iNews.id - Politisi PDIP Aria Bima mencermati betul dinamika konstelasi politik ideologi dan konstelasi politik 2024 terbaru hari ini, Senin (30/10/2023). Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui bertemu tiga capres yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Kami (PDIP) ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung yakni di mana capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bicara keinginan agar Jokowi sebagai presiden bersikap netral," kata Aria Bima di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca Juga

Thailand dan Kamboja Sepakat Gencatan Senjata untuk Akhiri Perang Mematikan

Menurut Aria Bima, netralitas yang diucapkan Presiden Jokowi juga diharapkan oleh Ganjar dan Anies supaya pesta rakyat bisa berlangsung sesuai keinginan rakyat dan aparat negara tetap dalam posisi netral. Jangan ada kandidat yang dianaktirikan.

"Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat untuk diarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Sebab kalau itu dilakukan maka akan terjadi kemunduran demokrasi," kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP.

Baca Juga

Presiden Jokowi: Indonesia Sangat Marah terhadap Memburuknya Situasi di Gaza

Menurut Aria, netralitas yang paling berdampak yaitu penyelenggara pemilu yakni KPU hingga KPUD, dan aparat TNI teritorial serta Polri.

"Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai kini dipakai oleh kekuatan kelompok penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu," kata dia.

Aria mengaku dirinya masih percaya Jokowi bukan hanya seorang bapak yang baik tapi juga kepala negara dan presiden yang baik. Dengan demikian, Jokowi akan menempatkan semua aparat, KPU dan plt kepala daerah dalam posisi netral.

"Kami tidak ingin toksin orde baru (orba) masuk dalam lingkaran orba. Kami akan ikut awasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin Jokowi di akhir periode kedua ini jadi dapat citra buruk akibat toksin relationship orba," kata Aria Bima.

Aria mengingatkan, apabila Jokowi tidak netral maka hal ini akan membuat kemunduran dalam proses demokratisasi Indonesia ke depan.

"Kami harapkan pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Aria.

Dia mengatakan, kalau Pemilu 2024 berjalan baik maka diharapkan pemilu 2029 tidak lagi terjadi seperti saat ini yakni ada sebuah kondisi masyarakat dipertontonkan pertunjukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ganjil.

"Mandat PDIP ke Jokowi selesai 2024. Ini harus dijaga. Juga presiden harus bertanggung jawab Pemilu yang bersih jujur dan adil," kata dia.

Aria menyebut saat ini ada 176 plt kepala daerah. Semua pejabat ini harus benar-benar netral dan tidak menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan elektoral satu kandidat.

Editor: Reza Fajri