PDIP Jerman Minta Bawaslu Tegas Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris DPLN PDI Perjuangan Jerman Chandrasa Sedyaleksana menyayangkan statement Presiden Jokowi terkait kepala negara boleh memihak. Hal ini berpotensi menjadi pembenar bagi para pejabat lain untuk menunjukkan keberpihakan dan mengganggu jalannya proses demokrasi. 

Chandrasa meminta Bawaslu harus tegas menanggapi statement tersebut.

Baca Juga

Drone Terus Berkembang, Apakah Kapal Selam Masih Relevan untuk Perang?

"Saya rasa ini pertama kali dalam sejarah presiden sampai turun gunung berkampanye, karena putra beliau juga ikut berkontestasi. Bawaslu dalam hal ini harus tegas, karena hal itu dapat menjadi pembenar bagi para pejabat lain untuk menunjukkan keberpihakan, ini berbahaya bagi demokrasi," ujar Chandrasa dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).

Chandrasa menilai, pejabat negara tidak seharusnya membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye.

Baca Juga

Penjelasan Istana soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

"Presiden seharusnya menunjukkan netralitasnya, tidak berbuat sesuatu yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Ini tentu merupakan cawe-cawe yang berlebihan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPLN PDIP Jerman, I Wayan Suryana mengingatkan agar pemilu ini sudah memakan biaya mahal, rakyat berhak dapat pemimpin yang berkualitas hasil dari pemilahan umum yang bersih.

Baca Juga

Ini Respons Megawati usai Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

"Pemilu ini mahal, sayang sekali kalau prosesnya tercederai sehingga rakyat tidak dapat pemimpin yang terbaik. Kami berharap proses pemilu ini berlangsung adil dan bersih. Bawaslu harus berani untuk mengawal proses pemilu ini dengan baik," tutupnya.

Editor: Faieq Hidayat